Blogger Widgets
FK GTT-PTT KEBUMEN
Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Miris, Gaji Seorang Guru 100 ribu/bulan

BANYUMAS---Nasib gaji guru honorer masih mengenaskan. Bahkan gaji yang mereka terima jauh di bawah gaji buruh yang menerapkan standar UMK. Seperti di Kabupaten Banyumas, saat ini masih cukup banyak guru yang mendapat gaji sekitar antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan.

Mereka adalah Guru SD
''Mereka adalah guru-guru honorer di SD yang baru bekerja, atau mulai mengabdi menjadi guru di SD-SD negeri sejak tahun 2010 ke atas,'' kata Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Takdir Widago,  Selasa (22/1).

Sedangkan bagi guru yang mulai bekerja di bawah tahun 2010, masih agak sedikit lega karena mendapat bantuan tambahan penghasilan dari Pemkab Banyumas sebesar Rp 300.000. Meski besarnya tidak seberapa dan belum mendekati UMK, tambahan penghasilan tersebut cukup menambah penghasilan mereka.

Hampir semua SD kekurangan guru
Takdir sendiri tidak tahu angka pasti jumlah tenaga guru honorer yang ada di Kabupaten Banyumas. Namun, menurutnya, hampir seluruh SD negeri di wilayah Banyumas, mempekerjakan 2-3 guru honorer karena memang hampir seluruh SD mengalami kekurangan guru yang berstatus PNS. ''Dengan jumlah SD negeri yang mencapai 803 sekolah, maka kami perkirakan ada sekitar 20 ribu guru SD yang masih berstatus honorer,'' jelasnya.

Karena PP 48/2005, Bupati dilarang mengeluarkan SK bagi guru honorer
Mereka menjadi guru SD, berdasarkan SK dari kepala sekolah atau komite sekolah di masing-masing sekolah, karena sesuai PP No 48 tahun 2005, bupati sebagai kepala daerah memang sejak tahun 2005 sudah dilarang mengeluarkan SK pengangkatan guru honorer bagi mereka.

Gaji antara 100 ribu - 200 ribu/bulan
Dengan status sebagai guru honorer, sebagian guru hanya mendapat gaji Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan, sebagian lainnya mendapat tambahan penghasilan dari Pemkab Banyumas sebesar Rp 300 ribu per bulan.

GTT Mengikuti Tes untuk Mendapatkan SK Bupati

Lombok Tengah (12/01/2013) - Guru Honorer atau yang biasa dikenal dengan sebutan Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdi di seluruh Sekolah Negeri mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK di kabupaten lombok tengah, pada hari sabtu, 12 januari 2012 mengikuti tes seleksi untuk mendapatkan SK bupati Lombok Tengah.

Seluruh GTT yang mengikuti tes tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- tiap orang, diserahkan pada saat pendaftaran di UPT. Dikpora Kecamatan masing-masing, Peserta yang mengikuti tes tersebut sejumlah 3000an peserta dari seluruh kecamatan yang ada di lombok tengah.
Pelaksanaan tes tersebut berlangsung di 15 sekolah dengan 105 ruangan di masing-masing ruangan terdapat 20 peserta yang mengikuti tes tersebut.

Para peserta yang mengikuti tes untuk mendapatkan SK bupati diharuskan hadir pada lokasi tes 15 menit sebelum dimulai yaitu pada pukul 14.00 wita, peserta tes dibedakan menjadi 6 bidang yaitu Guru TK, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA/SMK, Guru agama dan Guru Penjaskes.

Dari seluruh guru GTT yang telah mendaftar dan telah menyerahkan uang 100.000 kepada panitia, terdapat beberapa GTT yang tidak lolos seleksi awal karena ijazah yang belum S1 dan lain sebagainya, dan bagi guru yang tidak mengikuti tes tersebut dijanjikan uang pendaftaran yang telah diserahkan akan dikembalikan dalam waktu dekat, meskipun kejelasan waktu belum didapatkan. sedangkan bagi peserta yang mengikuti tes dan kemudian tidak lulus dalam tes uang pendaftaran dianggap hangus dan tidak dikembalikan.

Hmmm, kapan yah daerah lain menyusul?

(km-alhikmah.blogspot.com, 12/01/2013)

Dana RSBI Bakal Dialokasikan Untuk Gaji Guru Honorer

Puluhan aktivis dari Koalisi Antikomersialisasi Pendidikan (KAP) Jabar akan mendatangi sekolah-sekolah yang masih menjalankan program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Bagi sekolah yang masih memberlakukan RSBI, KAP Jabar akan menyegel sekolah tersebut.

“Sikap tegas KAP Jabar untuk menyegel sekolah RSBI sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah keluar, yakni RSBI dihapus,” tegas Yanyan Erdiyan, perwakilan massa dalam aksinya di halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro, Rabu (9/1/2013).

Dalam putusan MK sudah jelas, sehingga harus dipatuhi semua sekolah. Setelah adanya putusan MK, maka sekolah yang sebelumnya berstatus RSBI harus kembali jadi sekolah regular.

Lebih lanjut Yayan menegaskan, pihaknya tidak hanya melakukan penyegelan tapi juga akan melangkah ke persoalan hukum.

“Kami siap melakukan gugatan hukum jika mereka tetap gunakan RSBI,” ujar Iwan Hermawan, perwakilan massa lainnya.

Alokasikan Untuk Guru Honorer yang Gajinya Kecil
Massa juga mendesak agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten bagi RSBI untuk 2013 dihapuskan. “Alihkan bantuan itu untuk para guru honorer yang gajinya kecil,” pintanya.

Menurut Iwan, sampai saat ini masih banyak guru honorer yang mendapat gaji tidak memadai. Bahkan, gaji mereka tidak manusiawi. Berdasarkan hasil kajian, KAP Jabar ternyata masih banyak guru honorer yang dibayar hanya sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan. “Saya rasa anggaran bantuan untuk RSBI itu cukup kalau dialihkan ke guru honorer,” pungkasnya.

Tak Punya SK Bupati, Guru Wiyata Bakti di Sekolah Negeri Tak Boleh Ikut UK

PURWOKERTO - Kendati seluruh guru yang memiliki Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada 2013 nanti wajib mengikuti uji kompetensi (UK), namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi guru wiyata bakti (WB) yang tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Semua Guru Ikut UK, kecuali Guru Wiyata Bakti yang tidak memiliki SK Bupati
"Semua guru nanti diharuskan ikut uji kompetensi. Tapi itu tidak berlaku bagi guru WB yang tidak memiliki SK.  Guru WB di sekolah negeri, SK pengangkatannya dari bupati/wali kota, sedangkan guru WB di sekolah swasta dari ketua yayasan," kata Rahita Utama, kepala seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dikdas Dinas Pendidikan Banyumas, Selasa (8/1) pagi.

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada PP No 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.  Diakui, aturan itu mendapatkan pertentangan dari mereka. Namun demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab ketentuannya memang seperti itu.

Perlu Verifikasi Lagi
Dia menambahkan, saat ini Kemendikbud telah mengeluarkan data tentang daftar guru yang berhak mengikuti uji kompetensi.  Namun demikian, data tersebut belum sempurna, pasalnya masih ada kekeliruan.  "Itu masih data "sampah", sehingga masih perlu diverifikasi lagi," ujarnya.

Belum sempurnanya data tersebut terlihat dari adanya sejumlah guru yang sudah pensiun, tetapi masih diikutkan ke dalam daftar guru yang akan mengikuti uji kompetensi tahun depan.  Bahkan ada guru yang usianya sudah 80 tahun, tetapi terdaftar sebagai peserta.  Belum lagi guru yang sudah ikut sertifikasi, namun masih tercantum sebagai peserta.

"Maka dari itu kami sudah menyiapkan blangko verifikasi yang akan diserahkan ke masing-masing sekolah.  Diharapkan daftar guru yang akan ikut uji kompetensi sudah valid," kata dia.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, jumlah guru yang sudah memiliki NUPTK sebanyak 14.764 orang. Rinciannya guru TK sebanyak 1.447 orang, SD 7.100 orang, SMP 3.719 orang, SMA 1.144 orang dan SMK sebanyak 1.354 orang.

FGII Desak Bupati/Wali Kota Keluarkan SK Guru Tetap Untuk GTT

BANDUNG - Federasi Guru Independen Indonesia mendesak wali kota atau bupati memberikan surat keputusan (SK) guru tetap kepada guru honorer diluar guru tetap yayasan baik yang disekolah negeri maupun di sekolah swasta.

Berpendidikan Sarjana Tapi Gaji Dibawah UMR
"Hal ini akan membantu guru honorer untuk bisa mengikuti sertifikasi guru sehingga guru honorer akan mendapat tunjangan profesi dan membantu tinggkat kesejahteraan sesuai dengan Upah Minimun Regional (UMR)," kata Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan di Kota Bandung, Sabtu (5/4).

Menurutnya, selama ini pendapatan guru honorer masih dibawah UMR walaupun rata-rata berpendidikan sarjana.

Akan Mendapat Tunjangan Profesi Bila SK dari Bupati
Bersadarkan keterangan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 26 Desember 2012 FGII bahwa guru Guru Tidak Tetap (GTT) baik di sekolah negeri maupun disekolah swasta bisa disertifikasi dan akan mendapat tunjangan profesi bila mendapat SK Guru Tetap dari bupati/wali kota setempat.

Sesuai Amanat PP Nomor 74 Tahun 2008
Hal ini sebagiman amanat peraturan pemerintah Nomer 74 tahun 2008 pasal 1 ayat 8, Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat dua tahun secara terus-menerus. Dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

SK Bupati, Menjadi Payung Hukum Kejelasan Status Bagi GTT

Dia mengatakan pada pasal 15 disebutkan tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan diantaranya terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap. Beberapa Kabupaten di NTT seperti Lombok Tengah dari perjuangan yang dilakukan oleh GTT Lombok Barat Bupati Lombok Barat DR.H.Zaini Arony, M.Pd telah menerbitkan SK Nomor: 840 /162 / Dikbud / 2012. tertanggal 16 Juli Tahun 2012, akan menjadi payung hukum bagi GTT dalam kejelasan statusnya sebagai guru.

Iwan menjelaskan penerbitan SK oleh bupati ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan tunjangan profesi GTT sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan kepada GTT yang telah di sertifikasi sejak tahun 2007 sampai sekarang. 

KSPI Akan Perjuangkan Gaji Guru Honorer

Jakarta- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) cukup prihatin terhadap nasib sekitar 1 juta lebih guru honorer, guru madrasah, dan guru TK/PAUD. Mereka hanya menerima upah per bulan sebesar Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu.

"Masak guru honorer dinomorduakan. Negara wajib membiayai pendidikan, itu tugas negara, bukan yayasan atau pihak swasta. Termasuk guru honorer di bawah UMP," jelas Presiden KSPI Said Iqbal dalam acara refleksi akhir tahun 2012 di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, (27/12/2012).

Bersama PGRI, Mendorong Pemerintah Memberikan Subsidi 1 - 1,5 juta
KSPI, terang Said, berencana mendorong pemerintah memberikan subsidi minimal Rp 500 ribu kepada guru honorer. "Tapi tergantung PGRI, bisa sampai Rp 1juta-Rp 1,5 juta subsidi. Itu komitmen PGRI bersama KSPI," tukasnya.

Lalu target 2013, kata Said, akan mendorong pemerintah membentuk regulasi asli Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun. "KSPI akan melakukan aksi lebih besar dari 2012. Ini akan lebih hangat, bahkan lebih memanas. Jika pada 2012 ada 6 aksi, tahun 2013 kami akan lakukan 8-10 aksi secara massal," ucap alumni Politeknik Universitas Indonesia itu.

Nantinya pada 2013, ungkap Said, Serikat Pekerja akan mengerahkan lebih dari 30.000 orang di seluruh Indonesia pada pertengahan Januari.

"Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi mogok massal. Jaminan sosial 2013 harus clear. Kami, buruh, kenaikan UMP Rp 2 juta bukan sudah senang. Karena kalau rata-rata nasional upah minimum kita jauh dari Filipina dan Thailand. Kalau UMP Rp 2 juta itu kan di Jakarta saja," imbuh Said.

Karena itu KSPI menuntut, kata Said, pemerintah harus memberlakukan Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat per 1 Januari 2014. Dan memberlakukan jaminan pensiun pekerja swasta per 1 Juli 2015.

"Sebab menjelang pasar bebas 2015, syarat tidak boleh ada buruh susah. Artinya pemerintah harus siap menyejahterakan buruh. Karena tahun 2012, pemerintah tidak serius dan pengusaha tidak siap mengimplementasikan regulasi," kata Said.

APINDO: Gak Fair, Gaji Pegawai Honorer di Bawah UMP

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak fair dalam aturan sistem alih daya atau outsourcing. Sebab Pemerintah masih menggunakan sistem pegawai honorer dan upahnya juga di bawah UMR.

Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengungkapkan masih ada gaji guru honorer yang di bawah Rp2 juta. Bahkan pegawai negeri sipil DKI Jakarta golongan 1 A dan 1 B di tahun pertama juga masih di bawah standar upah buruh.

Gaji guru honorer bertahun-tahun dibawah 1 juta
"Ini nggak fair, mereka (guru honorer) bertahun-tahun jadi guru gajinya masih Rp1 juta, guru honorer juga harus jadi guru tetap dong," ujarnya saat ditemui usai Asia Economic Outlook HSBC di Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Berikan Keadilan
Oleh karenanya, Sofjan mengharapkan agar pemerintah memberi keadilan bagi setiap pegawai honorer. "Ini kok pengusaha dipaksakan bayar Rp2 juta sedangkan mereka (pemerintah) punya pegawai dibayar di bawah itu," kata dia.

Selain persoalan outsourcing, masalah keseuaian upah dengan keahlian yang dimiliki pekerja masih terbtas. Masalahnya banyak salah kaprah mereka yang ingin gaji lebih tinggi tapi bukan dari kalangan sarjana.

"Memang yang Rp2 juta adalah sarjana, tapi kan kebanyakan sekarang pekerja kita adalah bukan sarjana di perusahaan kecil di labor intensif dan lulusan SMP/SD. Ini harus dibedakan yang skill dengan yang tidak," imbuhnya.
(inilah.com, 6/12/2012)

PGRI Minta SBY Perhatikan Kesejahteraan Guru (Honorer)

Sentul ICC - Selasa (4/12/2012) Sebanyak 9 ribu guru dan dosen menghadiri acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-67 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 4 Desember 2012.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan saat ini PGRI mengelola lebih dari 3 juta guru di seluruh Indonesia. Sebanyak 2,1 juta diantaranya telah memenuhi kualifikasi S1 dan D4 sesuai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan yang baik disokong oleh guru yang bermutu.

"Para guru sedang bekerja keras untuk meningkatkan profesionalismenya," kata Sulistyo di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski begitu, menurut Sulistyo, masalah kesejahteraan guru perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. "Masih terdapat kekurangan guru PNS, dan guru honorer, kesejahteraannya masih perlu ditingkatkan," ujarnya.

Di beberapa daerah, lanjut Sulistyo,  masih banyak guru yang terkena dampak politik pasca Pilkada. "Karena itu banyak yang merasa tertekan. Semoga Pemerintah berpijak pada kepentingan guru," ujarnya.

Kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan guru ini, menurut Sulistyo, sangat diharapkan. "Pada Pemilu yang akan datang, guru memilih pemimpin yang cinta guru," tuturnya disambut tepuk tangan para hadirin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir didampingi ibu negara Ani Yudhoyono, juga tampak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh serta Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai penyelenggara acara. Turut hadir Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Mensesneg Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono serta sejumlah anggota kabinet lainnya. (vivanews.co.id)

PGRI Usulkan Penetapan Gaji Minimal Guru Honorer

BOGOR- Sentul ICC (4/12/2012) Persatuan  Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan pemerintah juga menetapkan gaji minimal bagi guru swasta dan guru honorer, setelah  ketentuan  tersebut telah dibuat untuk guru yang merupakan pegawai negeri sipil.
“[PGRI] Mengusulkan adanya penetapan gaji minimal seorang guru untuk swasta dan guru honorer,” kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo saat  memberikan sambutan di acara puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2012  dan HUT ke-67 PGRI di Auditorium Sentul International Convention Center,  Sentul, Bogor, Jawa Barat Selasa (4/12/2012).
Apalagi  tambahnya, selama ini kekurangan tenaga pengajar PNS di sejumlah sekolah di Indonesia juga diisi oleh guru honorer.
Pemerintah menetapkan penghasilan minimal bagi guru PNS minimal senilai Rp2 juta/bulan sejak tahun 2009. Sementara, ujarnya, untuk guru swasta dan honor sampai saat ini belum mampu disamakan dalam penetapan minimal penghasilan perbulannya.
“Guru swasta dan honor belum mampu disamakan. Mudah-mudahan ada kebijakan, termasuk dari pemerintah kota yang berpihak kepada mereka,” kata Sulistiyo.
(solopos.com, 4 Desember 2012)

Guru Honorer Tak Dihargai, Padang Kekurangan Guru

Padang - Kota Padang masih kekurangan tenaga pengajar. Tenaga honorer dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan kebutuhan guru. Sekarang jumlah guru honorer lebih setengah dari jumlah guru PNS. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Padang tercatat ada 8.521 guru PNS dan 5.840 guru honorer. 

Kekurangan 527 Guru
Koordinator Pengawasan, Dinas Pendidikan Kota Padang, Muslim mengatakan, sekarang yang paling kurang adalah guru Sekolah Dasar (SD). Kota Padang kekurangan setidaknya 527 tenaga guru SD. Belum lagi ditambah dengan guru yang akan pensiun pada 2012 dan 2013.
“Sebenarnya telah diusulkan penambahan guru PNS. Tapi kan sekarang masih moratorium PNS. Jadi belum ada solusi konkret, kecuali memanfaatkan tenaga honorer,” katanya.

Gaji Rp 200.000/ bulan diterima 3 bulan sekali
Saat ini khusus untuk guru SD ada 2.302 guru honorer. Sayangnya, walaupun sama-sama tenaga pendidik, guru honorer sampai saat ini masih belum mengenyam upah yang layak. Rata-rata kebanyakan guru honorer hanya menerima gaji Rp200 ribu per bulan. Itu pun diterima tiga bulan sekali.
Hal inilah yang disesalkan Pengamat Kebijakan Publik Sumbar, Eka Vidia. Ia menilai, jika memang tenaga guru honorer dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan guru, setidaknya ada kebijakan yang bisa mengurangi penderitaan para guru honorer ini.
“Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup jika hanya menerima Rp200 ribu. Apalagi dibayarkan 3 bulan sekali,” katanya.
Menurut Eka, pemerintah setidaknya bisa mengeluarkan kebijakan untuk penambahan upah guru ho-norer. Dengan begitu ada sedikit keadilan. Atau bisa juga dengan mengeluarkan kebijakan tentang keseragaman honor yang harus diberikan pada tenaga honorer.

Keluhan Tak Dihargai
Sayangnya, keluhan para guru honorer tentang upah yang tak layak sering dianggap angin lalu. Apalagi banyak lulusan keguruan yang mau saja dibayar dengan upah amat rendah. “Dalam pikiran mereka tak apa menerima upah yang tak cu-            kup itu, jika nanti bisa di-        angkat jadi tenaga PNS,” katanya.
Padahal, menurut Eka, tak sedikit guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tapi tak juga diangkat menjadi PNS.
Eka menilai jika moratorium masih akan berlanjut, sementara kekurangan guru masih banyak, pemerintah daerah setidaknya bisa mengeluarkan kebijakan untuk kesejahteraan para guru ho-norer. Karena mau tak mau tenaga mereka akan terus digunakan sampai kebutuhan guru terpenuhi.
“Sekarang ini pemerintah sudah tahu guru kurang dan dibantu tenaga honorer. Tapi juga tahu tenaga honorer upahnya tak layak. Pemerintah jangan tetap memilih diam saja. Berikan solusi,” katanya.

Kadisdik Lampung : Terapkan Gaji Mininum Guru Honorer Setara UMP di Seluruh Kabupaten/Kota

Bandarlampung - Sebuah langkah pemerintah yang nyata dalam memperhatikan kesejahteraan guru honorer. Yang menurut saya patut diacungi jempol. Langkah ini baik bermula dari Bupati Mesuji yang menerapkan gaji guru honorer setara UMP, hal ini diapresiasi oleh Kadisdik Lampung Drs. Tauhidi, M.M. Menurut Kadisdik langkah Bupati Mesuji perlu didukung dengan menaikan gaji guru honorer setara UMP, karena guru yang memberikan ilmu, mengajarkan orang menjadi pintar, sehingga harus dihargai. Beliau pun meminta agar seluruh kabupaten/kota di Lampung untuk menerapkannya. 

Menurut Tauhidi, meski daerah baru dan APBD-nya terbatas, Mesuji menyanggupi memberikan gaji guru setara UMP. ’’Hal ini tentunya patut didukung. Sebab, guru itu kan terhormat. Mereka yang memberikan ilmu, mengajarkan orang menjadi pintar, sehingga harus dihargai,” ujarnya saat ditemui kemarin.
Untuk itu, imbuh dia, langkah ini seyogianya diikuti pemerintah kabupaten/kota lainnya. ’’Sebab yang punya guru-guru itu kan bupati/wali kota. Jadi kalau kemampuan daerah tersebut dengan APBD-nya memungkinkan, ya harus begitu,” tukasnya.
Sedangkan kalau untuk provinsi, lanjut dia, sifatnya hanya pembinaan. ’’Namun tiap tahun itu ada yang namanya insentif yang diberikan. Di mana untuk tahun ini dianggarkan buat 15.000 guru honorer. Besarannya Rp100 ribu per bulan atau Rp1,2 juta per tahun/guru. Sehingga total dana yang digelontorkan mencapai Rp18 miliar,” terangnya.

Prihatin Gaji Guru Honorer Masih Minim
Sementara, Khamamik menyatakan bahwa penetapan gaji setara UMP itu karena gaji yang diterima guru honorer selama ini masih minim. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup pun masih sulit. ’’Karenanya, saya akan mengeluarkan perbup mengenai kenaikan gaji untuk membantu mereka. Sebagai dasarnya akan disesuaikan UMP. Hal ini karena Mesuji belum menetapkan upah minimum kabupaten (UMK),” ujarnya.

Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) memang menggagas adanya standar upah minimum bagi guru. Wakil Ketua I PGRI Lampung Drs. Joko Sutrisno A.B., M.Pd. mengatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Guru dan Dosen pada tahun 2005, maka sejak itu pula guru diakui sebagai sebuah profesi.
’’Namun sayang, untuk pendapatan minimumnya tidak disamakan dengan profesi lain. Buruh misalnya, yang untuk upahnya sudah mengikuti standar upah minimum kota/kabupaten/provinsi. Sehingga masih banyak guru honorer yang cuma memperoleh gaji Rp300 ribu per bulan,” tukasnya.

Padahal, lanjut Joko, untuk menjadi guru saat ini minimal harus sarjana. ’’Sehingga sangat tidak sesuai jika mereka hanya menerima gaji sejumlah itu. Bayangkan saja berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh guru untuk menempuh pendidikan di strata satu selama empat tahun. Belum lagi biaya hidup saat ini yang sangat tinggi,” ucapnya.

Melihat kenyataan itu, imbuh dia, PGRI berinisiatif mengajukan standar upah guru mengikuti upah minimum daerah masing-masing. ’’Misalnya untuk Bandarlampung UMK-nya Rp1 juta, maka upah minimum guru harus mengikuti standar tersebut. Sehingga tidak ada lagi ceritanya guru digaji di bawah itu,” pungkasnya

Kapan yah daerah lain menyusul???

Guru Honorer Minta Perhatian Bupati

Salah satu rumah guru honorer yang tidak layak huni
Karawang - Ditetapkannya UMK di Karawang Rp 2.000.000 merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi para buruh ke depan. Dan Insya Allah ,dengan kenaikan gaji yang akan di terima para buruh bisa menningkatkan status sosial dan perbaikan kesejahteraan mereka kedepan bersama keluarganya, ucap salah satu pengamat sosial di Karawang.(20/11/2012).

Kemudian,Bupati Karawang  kemarin mengatakan ,akan berusaha meringankan beban para buruh dengan berusaha menaikkan UMK pada tahun depan, sesuai dengan yang diharapkan para buruh. "Tetapi dalam menaikkan UMK 2013, kami akan tetap melakukan tata cara yang sudah ditentukan," katanya

Bagaimana dengan gaji guru honorer?
Seterusnya,bagimana nasib kami para honorer katagori II yang belum jelas kapan di akan PNSnya dan di gaji  pun alakadarnya, demikian di cetuskan oleh guru-guru honorer Karawang saat di temui Pelita Karawang di beberapa sekolah hari ini.

Standar kelayakan hidup bukan hanya milik buruh atau kalangan tertentu saja tapi milik kami pula,ujar Ilin salah satu honorer guru Karawang.

Gaji Guru Honorer Rp 200.000/bulan

Jika kedepan UMK Karawang 2 juta bagi rekan buruh perorang ,banyak di antara kami yang masih dibayar Rp.200 perbulan  malah masih banyak di bawah angka itu karena dana BOS sekolah kami tidak memadai untuk lebih besar membayar,apa upaya pak bupati untuk kami?,ucap Ilin seakan bertanya ke bupati Karawang lalu pernyataan sang honorer pun akhirnya di amini oleh beberapa rekan senasib di sekolah tempat mereka mengabdi.

Perlu di ketahui ,jumlah guru honoer di Karawang rata-rata di satu sekolah bisa di atas 3 sampai belasan orang bercokol.

Kusna ,salah satu kepala sekolah SD dan K3S di Karawang sebelumnya pernah mengungkapkan ke Pelita Karawang, angka honorium untuk para rekan guru honorer memang sangat beragam karena kemampuan sekolah membayar berbeda karena sumber dana bos yang berbeda pula.jika di sekolah banyak uang dan bisa membayar lebih tinggi dari sekarang kenapa ga,karena para honorer pun sifatnya layak dan wajib menerima upah atau gaji yang pantas demi kesejahteraan diri dan keluarganya,kata dia.
(pelitakarawang.com)

Gaji Guru Honorer di Mesuji Akan Setara UMP

MESUJI - Satu langkah kebijakan yang menurut saya perlu ditiru oleh pemerintah di daerah lain.
Prihatin Gaji Guru Honorer Minim
Bupati Mesuji Khamamik tengah memperjuangkan agar gaji guru honorer di Mesuji, Lampung, dapat setara upah minium provinsi (UMP) sebesar Rp 975.000.
Khamamik prihatin, selama ini gaji guru honorer di Mesuji sangatlah minim, rata-rata di bawah Rp 500.000 per bulan. Padahal, mereka tinggal di daerah terpencil dan minim sarana prasarana.
"Pendapatan yang mereka terima sangat kecil sekali, masih jauh dari kebutuhan dasar hidup mereka. Mereka harus bertahan hidup dengan keterbatasan sarana dan prasarana di mana fasilitas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar masih sangat minim, listrik PLN belum masuk, dan jalan di sana sangat memprihatinkan, terutama jika hujan," ujarnya dalam siaran pers Minggu (18/11/2012).
Untuk itu, pihaknya akan mengeluarkan terobosan, yaitu menerbitkan peraturan bupati mengenai kenaikan gaji sesuai UMP. "Sebagai dasarnya akan disesuaikan dengan UMP karena Mesuji belum menetapkan UMK mengingat ini daerah pemekaran baru," ujar bupati yang baru bertugas setengah tahun ini.

UMR Rp 975.000
Sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung G/757/III.05/HK/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung Tahun 2012, besaran UMP Lampung adalah Rp 975.000. Adapun jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Mesuji sebanyak 1.547 guru honorer murni.
Peraturan bupati yang segera ditetapkan akan mengatur secara detail mengenai kriteria guru honorer yang berhak mendapatkan gaji sesuai dengan UMP. Kriteria itu antara lain merupakan guru honorer murni, masa kerja, tingkat kehadiran, dan jam mengajar yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kapan pemerintah di daerah lain mengikuti jejak Bupati Mesuji?

(Kompas, 18 Nopember 2012)
 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT-PTT KEBUMEN - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
| "Bagi para pengunjung blog ini, nantikan tampilan blog baru FK GTT PTT Kebumen, dengan tampilan yang keren, serta isi yang dilengkapi dengan seputar Kegiatan FK GTT-PTT KEBUMEN. Insyaalloh Launching Blog tanggal 14 Februari 2013" |