Jakarta - Pemerintah dinilai tidak fair dalam aturan sistem alih daya atau outsourcing. Sebab Pemerintah masih menggunakan sistem pegawai honorer dan upahnya juga di bawah UMR.
Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengungkapkan masih ada gaji guru honorer yang di bawah Rp2 juta. Bahkan pegawai negeri sipil DKI Jakarta golongan 1 A dan 1 B di tahun pertama juga masih di bawah standar upah buruh.
Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengungkapkan masih ada gaji guru honorer yang di bawah Rp2 juta. Bahkan pegawai negeri sipil DKI Jakarta golongan 1 A dan 1 B di tahun pertama juga masih di bawah standar upah buruh.
Gaji guru honorer bertahun-tahun dibawah 1 juta
"Ini nggak fair, mereka (guru honorer) bertahun-tahun jadi guru gajinya masih Rp1 juta, guru honorer juga harus jadi guru tetap dong," ujarnya saat ditemui usai Asia Economic Outlook HSBC di Jakarta, Kamis (6/12/2012).
"Ini nggak fair, mereka (guru honorer) bertahun-tahun jadi guru gajinya masih Rp1 juta, guru honorer juga harus jadi guru tetap dong," ujarnya saat ditemui usai Asia Economic Outlook HSBC di Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Berikan Keadilan
Oleh karenanya, Sofjan mengharapkan agar pemerintah memberi keadilan bagi setiap pegawai honorer. "Ini kok pengusaha dipaksakan bayar Rp2 juta sedangkan mereka (pemerintah) punya pegawai dibayar di bawah itu," kata dia.
Selain persoalan outsourcing, masalah keseuaian upah dengan keahlian yang dimiliki pekerja masih terbtas. Masalahnya banyak salah kaprah mereka yang ingin gaji lebih tinggi tapi bukan dari kalangan sarjana.
"Memang yang Rp2 juta adalah sarjana, tapi kan kebanyakan sekarang pekerja kita adalah bukan sarjana di perusahaan kecil di labor intensif dan lulusan SMP/SD. Ini harus dibedakan yang skill dengan yang tidak," imbuhnya.
(inilah.com, 6/12/2012)

Posting Komentar