Blogger Widgets
FK GTT-PTT KEBUMEN
Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen

Wiyata Bakti bersabarlah, suatu saat nanti pasti akan ada perubahan

Begitu sunyi, sambil mengayunkan jemari ini aku ingin menulis tentang Wiyata Bakti. Aku tidak tau entah sampai kapan menjalani status sebagai Wiyata Bakti. Yang aku tahu Wiyata Bakti itu hanyalah sebuah pengabdian yang intinya tidak boleh menuntut kesejahteraan. Tahun demi tahun telah terlewati, dan tidak terasa 7 tahun sudah aku mengabdi.  Menikmati masa-masa perjuangan ini, sambil sesekali menengok di kanan kiri antar sesama Wiyata Bakti dan saling berintrospeksi. Ternyata, bukan cuma aku yang merasakan kepedihan ini. Di luar sana banyak sekali teman-temanku yang merasakan kepedihan seperti yang aku alami bahkan mereka lebih putus asa dengan perjuangan yang sedang mereka hadapi.

Teringat seorang sahabat bertanya kepadaku, “kira-kira kapan ya perjuangan ini membuahkan hasil?” aku jawab, “tetap semangat sahabatku, suatu hari nanti pasti akan ada jawaban tentang pertanyaan ini”. Meski sebenarnya tidak tau tentang jawaban dari pertanyaan itu, dan aku sendiripun sering kebingungan dengan apa yang aku alami, untuk menyemangati sahabat-sahabatku aku selalu bersikap tegar meski hatiku sebenarnya rapuh.

Dalam setiap renungan aku selalu memikirkan sebuah kata aku ingin mencari “Perubahan”, para pensiunan itulah yang selalu menjadi penyemangat dalam langkahku, “masa iya pensiunan begitu banyak tetapi tidak ada pengangkatan?” Yah, kata itu bisa menjadi sumber inspirasi manakala hati sedang dilanda putus asa.

Bagaimanakah cara untuk menghadapi masalah yang timbul setiap hari, misalnya: ongkos transportasi, kebutuhan sehari-hari dan masih banyak lagi unek-unek yang ada dalam hati. 

Mengapa Wiyata Bakti sepertinya tidak berarti? Padahal dalam setiap aspek kegiatan Wiyata Bakti ikut andil di dalamnya, mengajar, membuat administrasi, bahkan sampai kedisiplinan sudah sama dengan pegawai negeri. Tapi kenapa nasib Wiyata Bakti tidak ada yang peduli?

Mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Hampir setiap Wiyata Bakti setelah mengajar mereka mempunyai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menjadi tukang ojek, pedagang keliling, buruh pabrik, bahkan sampai menjadi kuli tukang ngangkat kayu, inilah realita yang terjadi. Mereka yang menyandang sebuah gelar Sarjana itu tidak merasa malu menghadapi semua pekerjaan itu. Wiyata Bakti harus selalu bersabar dan tetap berharap bahwa suatu saat nanti pasti akan ada hasil atas jerih payah itu. Aku sengaja menulis kisah ini dan telah mengadakan pengamatan dengan sesama Wiyata Bakti.

Berharap ada peraturan baru untuk sebuah perubahan terutama bagi Wiyata Bakti
Menunggu Pengadaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara umum sampai sekarang masih sepi, dan kalau adapun tidak bisa diikuti oleh semua Wiyata Bakti terutama yang usianya sudah di atas 35 tahun, padahal mereka telah bersusah payah menyamakan ijasah sesuai kualifikasi. Melihat kenyataan ini timbul gejolak dalam hatiku, ingin rasanya aku menemui Bapak Menteri dan mengadukan ketidak berdayaan ini, aku membawa segenggam harapan untuk sahabat-sahabatku, aku ingin sebuah perubahan untuk Wiyata Bakti.

Wiyata Bakti bersabarlah, suatu saat nanti pasti akan ada Perubahan
Kembali lagi dengan sebuah kalimat “Wiyata Bakti bersabarlah, suatu saat nanti pasti akan ada perubahan”, itu kalimat yang selalu dimunculkan manakala Wiyata Bakti sedang gelisah memikirkan nasib ini. Bekerja dengan sebaik-baiknya meski honor masih begitu rendah, dan harus bisa menunjukkan kinerja yang baik meski kadang tidak dihargai. Tetap semangat sahabat-sahabatku meski berstatus Wiyata Bakti tunjukkanlah kalau kalian tidak putus asa dalam perjuangan ini, tunjukkan kinerja yang terbaik dan tetaplah menjadi Wiyata Bakti yang berprestasi, percayalah suatu saat nanti mudah-mudahan ada pemimpin yang mau peduli.
Salam Solidaritas !!!

*) walpapernya di atas  itu seorang model (hmm..biar refresh dikit hehe.., sedang orang yang membuat artikel ini di bawah ini :

Seri Guru Honorer II : Kisah Guru Honor yang Menyabet Prestasi Nasional

Berikut ini saya posting Seri Guru Honorer Edisi Ke II yaitu seorang Ibu Nurbaya yang meraih prestasi tingkat Nasional, berikut kisahnya :

Harapan 2 lomba tingkat nasional, Lomba Kreasi Model Pembelajaran Kemenag
Ternyata, status guru honor yang tak jelas dengan gaji ala kadarnya, tidak menjadi halangan bagi Ibu guru yang satu ini. Di tengah keterbatasannya, ternyata Nurbaya SAg, guru bidang studi Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Kosgoro di Solok mampu berprestasi di tingkat Nasional.

Hidup dibawah rata-rata, mengajar dari pagi - sore di dua sekolah
Nurbaya, SAg, satu di antara seribuan guru honor lainnya yang tersebar di kota dan kabupaten yang nyaris sama nasibnya, bahkan bisa dibilang masih di bawah rata-rata.  Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, guru bidang studi Agama Islam ini pun terpaksa memborong jam mengajar pagi-sore di sekolah tempatnya mengabdi, korbankan waktu bagi keluarga. Namun siapa menyangkal, Nurbaya berhasil me­noreh prestasi tingkat nasional, ha­rapan 2 lomba kreasi model pem­be­lajaran oleh Kementrian Agama RI.


Nurbaya seorang guru honorer di SMK 1 Kosgoro Solok berbekal SK yayasan semenjak tahun 2000 silam, dan dua tahun terakhir juga aktif mengajar di SMK Negeri 1 Kota Solok jurusan pemasaran. Dalam kesehariannya saat mengisi ruti­nitas (mengajar), Nurbaya terlihat biasa-biasa saja (sederhana), tidak terlihat pernak-pernik yang me­nonjol  layaknya seorang guru senior. Kecuali dihiasi setumpuk buku-buku penduan mengajar di­jepit, setelah buku-buku lainnya penuh sesak dalam tas.

Juara I tingkat Solok lomba karya tulis model pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Meski guru honor, ternyata Nurbaya termasuk sosok yang me­miliki rasa percaya diri cukup tinggi dalam menekuni profesinya, hingga setiap berbagai anjang perlombaan  khususnya lomba karya tulis antar guru yang diselenggarakan peme­rin­tah serta-merta tak luput men­jadi incarannya. Alhasilnya, berkat gigih, Nurbaya berhasil menuai keber­ha­silan, keluar sebagai juara I tingkat Kota Solok dalam lomba karya tulis model pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang di­selenggarakan Kementerian Agama setempat .

Juara II Karya Ilmiah tingkat Provinsi Sumbar

Yakin akan kembali menjadi sang juara, perjuangan wanita berusia 40 tahun ini pun dalam tulisannya setebal 200 halaman berlanjut ke Tingkat Provinsi di tahun 2009 lalu,  dengan tema menjadikan generasi cerdas yang agamais melali sistem ajar professional dengan pemanfaatan media pembelajaran. Nurbaya sengaja mengangkat tema ini ke per­lom­baan mengingat minat siswa/i dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) cukup lemah, PAI kurang diminati layak­nya bidang studi lain. Ber­da­sarkan hasil penelitiannya selama enam bulan, ini lebih disebabkan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhasilnya, karya ilmiah yang disusun Nurbaya din­o­bat­kan sebagai juara II tingkat provinsi Sumbar.


Senang mampu berkompetisi meski guru honor
“Saya senang, meski guru honor, saya mampu berkompetisi.  Karya tulis yang begitu dengan susah-payah saya susun, keluar sebagai juara II diantara hasil karya tulis peserta lainnya yang semuanya rata-rata berstatus guru PNS dan senior,” ujar Nurbaya yang ditemui Padang Ekspres di SMKN 1 Kota Solok, Jumat (28/12).


Belum puas sampai disitu, ia pun pada Noverber lalu kembali mengikuti lomba karya tulis dengan tema yang sama setelah ditawari pihak SMKN 1 Solok. Namun kali ini tantangan justru jauh lebih berat, sebab kompetisi yang diikutinya adalah mewakili nama Sumbar untuk tingkat nasional,  Sudah barang tentu kemampuan para pesaing yang bakal dihadapi se­mua­nya hebat, telah teruji dan professional, dengan jam terbang yang tak ada apa-apanya dibanding Nurbaya. Namun kegamangan itu tidak mem­buat Nurbaya pesimis dan ber­mental kerupuk, komitmennya pun tetap bulat.


Alhasilnya, begitu selesai pre­sentasi berselang sepekan berik­ut­nya (10/12), nama Nurbaya pun keluar sebagai pemenang harapan II dan diundang ke Jakarta,  dengan piala plus tabanas diserahkan oleh Kementerian Agama Islam RI mela­lui Direktur PAIS, Dr.H. Amin Haidari,M.Pd di Jakarta.


Meneteskan air mata, sebagai guru honorer, saya naik pesawat
“Saat menerima piala, semua tulang saya terasa menggigil, air mata dengan sendirinya menetes. Sebagai guru honor, saya ke Jakarta naik pesawat,” cerita Nurbaya.


Sempat diakui Nurbaya, sebe­lum hasil pengumuman keluar, sama-sekali Nurbaya tidak me­nya­ngkal namanya akan keluar sebagai pe­menang mengingat para pasaing yang dihadapi seluruhnya cukup tangguh.  Namun berkat gigih dan tetap percaya diri diiringi doa kehadapan Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Sekalipun guru honor, tetap bisa berprestasi.

Berharap, pemerintah daerah menerbitkan SK Wali Kota sebagai guru honorer

Atas pembuaktian prestasi yang diraihnya, Nurbaya hanya berharap kiranya pimpinan daerah segera dapat menerbitkan SK Wali kota atas profesinya sebagai bekal pe­nyam­bung hidup keluarga kelak membantu beban suami tercinta yang juga berstatus guru honor.

(http://dikmen.kemdiknas.go.id, 22/12/2012)
Nantikan Seri Guru Honorer III .... 


Baca Juga :

Yuk kita lihat Draft Revisi PP 74/2008 Tentang Guru apa saja ...

Pada bulan Desember lalu, uji publik mengenai draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah berlangsung. Berikut tahap-tahap revisinya :
  1. Pada pekan terakhir Desember 2012, telah dilakukan penyempurnaan draft revisi. Saat ini, hingga 31 Januari 2013 sedang berlangsung penyempurnaan draft tahap akhir di internal Kemendikbud.
  2. Jadwal berikutnya, pada 1 – 15 Februari 2013 direncanakan dilakukan pembahasan antar Kementerian terkait atau harmonisasi draft di Kemenkum dan HAM.
  3. Rencananya, pada 16 Februari – 30 maret 2013 akan masuk pada proses pengesahan oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara (Setneg).

Hal yang akan direvisi pada pasal-pasal PP yang lama, di antaranya adalah menyangkut:
  1. Penegasan  konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat  (Pasal 1 angka 8) dan Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan (Pasal 15)
  2. Konsistensi dan koherensi pendidikan proesi guru, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai dengan pembinaan( Pasal 4 ayat (3))
  3. Rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 9)
  4. Rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (5,6))
  5. Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG).(Pasal 12)
  6. Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru (Pasal 44 ayat (3))
  7. Beban kerja Kepala sekolah, wakil kepala sekolah,ketua program keahlian (di SMK),Kepala Perpustakaan,Kepala laboratorium,,Guru BK,Pengawas (Pasal 54)
  8. Pengangkatan Guru oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui seleksi (:Ujian tertulis, wawancara,, dan praktik mengajar): (Pasal 58)
  9. Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan   pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran (Pasal 62).
Kalau mau lihat draft Revisi PP 74/2008 di bawah ini, teks yang berwarna biru itulah perubahannya :

Draft Revisi PP No. 74/2008 Tentang Guru


Inilah tahap rencana penyelesain Revisi PP 74/2008 yang berlangsung Februari - Maret 2013 ada di bawah ini :



Mari kita kawal perubahan PP ini, terutama draft perubahan yang menyangkut dengan nasib guru honorer ....

Baca juga : 

Revisi PP 74/2008, Payung Hukum Kesejahteraan Guru Non PNS

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan sekolah swasta, masih memprihatinkan. Untuk itu, sejumlah organisasi guru mendesak supaya pemerintah serius menyiapkan payung hukum penetapan upah minimum guru di seluruh Indonesia.

Diskriminasi antara Guru PNS dan Non PNS, kami akan mengawal revisi PP No 74/2008
"Diskriminasi terhadap guru pegawai negeri sipil atau PNS dengan yang di swasta masih terasa. Bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga kesempatan mendapatkan penyetaraan hingga pendidikan dan pelatihan untuk guru swasta masih memprihatinkan. Karena itu, kami mau mengawal revisi PP No 74/2008 tentang Guru untuk menjamin perbaikan nasib guru," kata M Fatah Yasin, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)  di Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Mendesak pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Guru
Menurut Fatah, sejumlah perwakilan guru dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam PGSI, telah menyampaikan aspirasi kepada Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. PGSI mendesak supaya pemerintah berkomitmen untuk menetapkan upah minimum guru untuk menjamin penghidupan guru yang layak, seperti diamanatkan dalam UU No 14/2005 Tentang Guru dan Dosen.

Sangat memprihatinkan, bergelar S-1 gaji 75.000/bulan
"Kondisi saat ini yang memprihatinkan, teruatama untuk guru Taman Kanak-kanak, yang banyak di swasta. Mereka dibayar Rp 75.000 per bulan. Padahal mereka sudah S-1 Pendidikan Anak Usia Dini," ujar Fatah.

Upah minimal guru Non PNS ditetapkan 2 juta/bulan seperti guru PNS baru
Suparman, Penasihat PGSI, menambahkan jika pemerintah tidak mengatur penetapan upah minimum guru, berarti pemerintah tidak serius memperbaiki kondisi kerja guru. "Upah minimum guru minimal ditetapkan Rp 2 juta, seperti guru PNS baru yang ditetapkan pemerintah," kata Suparman.

Ketua PGRI : Guru honorer di sekolah negeri atau swasta dibutuhkan di sekolah-sekolah, tapi gaji dan masa depan karirnya tidak jelas
Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, mengatakan PGRI juga memperjuangkan adanya upah minimum guru untuk melindungi guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang gaji dan masa depan karirnya tidak jelas, meskipun keberadaan mereka dibutuhkan sekolah.

Ketua PGRI : Kami minta dimasukan ke dalam Revisi Soal PP Guru
"Usulan adanya penetapan upah minimum guru kami minta dimasukkan dalam revisi soal PP Guru yang dikerjakan pemerintah," ujar Sulistiyo.

Kemendibud : Ada 845.987 guru honorer negeri, 314.355 guru honorer swasta
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenikbud), adanya upah minimum guru bisa melindungi 9.545 guru bantu dan 836.442 guru tidak tetap. Di sekolah swasta sendiri, guru tetap yayasan sebanyak 314.355 orang juga perlu mendapat perlindungan supaya digaji memadai minimal sebesar upah minimum guru. 

Kemenag : Ada 603.141 guru swasta

Surat PGRI Kepada Presiden Tentang Penghasilan Minimal Guru Non PNS

Jakarta - Surat PGRI ini ditunjukan langsung kepada Presiden SBY perihal Penghasilan Minimal Guru Non PNS baik yang di sekolah negeri atau di sekolah swasta, tertanggal 1 September 2012. Ada beberapa hal yang diajukan PGRI kepada Presiden SBY, berikut isi surat :



Semoga ada langkah yang nyata dari pemerintah atas usul PGRI ini...
Download file di sini 

Baca juga : 

Moratorium PNS Berakhir, Penerimaan CPNS Kembali Dibuka

JAKARTA - Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung selama 16 bulan telah berakhir. Terhitung 31 Desember 2012, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi selesai. 

Tahun ini membutuhkan 60.000 PNS baru
Tahun ini, penerimaan PNS dibuka lagi. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jumat (25/1). Agus mengharapkan penerimaan PNS benar-benar dilakukan secara selektif.

Agus menyatakan, pembukaan lowongan PNS di setiap kementerian/lembaga harus disertai analisis beban kerja dan persetujuan tim reformasi birokrasi. Menurut rencana, tahun ini dibutuhkan sekitar 60.000 PNS baru.

Pemda harus menganalisis kebutuhan pegawai dan beban kerja
”Tahun ini secara selektif moratorium dihentikan, tetapi prasyaratnya kementerian dan atau lembaga/pemda menyelesaikan analisis kebutuhan pegawai, termasuk analisis beban kerja. Kalau itu bisa diselesaikan, baru boleh merekrut,” jelasnya.

Jumlah pegawai yang pensiun sama dengan jumlah pegawai yang diterima (zero growth)
Agus menambahkan, jumlah pegawai yang pensiun diharapkan sama dengan jumlah pegawai yang akan diterima. ”Tahun ini mengarah ke zero growth (pertumbuhan nol),” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membebani anggaran terlalu besar.

Ketua PGRI : Guru Honorer, Dibutuhkan Tapi Terabaikan

JAKARTA, - Pemerintah diminta untuk melakukan penertiban atas keberadaan guru-guru honorer. Tidak jelasnya status kepegawaian mereka dapat menjadi bumerang bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Status Kepegawain Tidak Jelas
"Dilihat dari status kepegawaiannya memang tidak jelas. Ada yang dibutuhkan, tapi ada yang tidak dibutuhkan," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, di Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Perlu Peraturan Kepegawaian dan Pendataan keberadaan semua guru
Untuk itu pihaknya memandang penting adanya sebuah ketentuan yang dapat dijadikan landasan untuk rekruitmen, pembinaan, serta pengaturan kepegawaiannya. Pemerintah harus melakukan pendataan terhadap keberadaan semua guru, termasuk guru-guru honorer.

Antara ada dan tiada, dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru, tapi secara kepegawaian tidak jelas
"Posisi guru honorer antara ada dan tiada. Mereka dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru, tapi secara kepegawaian mereka tidak ada. Dari sisi kesejahteraan juga tidak dijamin," ungkap anggota Komite III DPD itu.
Dikatakan, saat ini mulai terjadi kekurangan guru di Indonesia, khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Pasalnya, banyak guru yang diangkat melalui program Inpres, mulai memasuki masa pensiun.

Yang bekerja penuh waktu agar diangkat menjadi PNS
Untuk itu, pihaknya mengusulkan, bagi guru honorer yang telah bekerja penuh waktu, berdedikasi dan memiliki prestasi kerja yang baik, serta memenuhi persyaratan, agar dapat diangkat menjadi guru PNS. Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan tapi keberadaannya dibutuhkan, dapat diangkat menjada pegawai tidak tetap, dengan penghasilan minimal.

Belum ada perhatian dari pemerintah
"Maka harus disiapkan penanganannya, tapi pemerintah belum ada progres dan langkah-langkah untuk itu," imbuhnya.

Secara kepegawaian hendaknya setara PNS
Sementara itu, terkait dengan keberadaan guru swasta atau Non-PNS, hendaknya secara kepegawaian perlu ada kesetaraan dengan guru PNS. Khususnya dalam pembinaan profesi dan pengakuan pengabdian. "Mereka perlu memiliki pengkat dan jabatan seperti yang diterapkan kepada dosen Non-PTN dan dosen PTN," pinta Sulistiyo.

 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT-PTT KEBUMEN - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
| "Bagi para pengunjung blog ini, nantikan tampilan blog baru FK GTT PTT Kebumen, dengan tampilan yang keren, serta isi yang dilengkapi dengan seputar Kegiatan FK GTT-PTT KEBUMEN. Insyaalloh Launching Blog tanggal 14 Februari 2013" |