Blogger Widgets
FK GTT-PTT KEBUMEN
Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :
Home » » Revisi PP 74/2008, Payung Hukum Kesejahteraan Guru Non PNS

Revisi PP 74/2008, Payung Hukum Kesejahteraan Guru Non PNS

Oleh : Admin | Kamis, 31 Januari 2013

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan sekolah swasta, masih memprihatinkan. Untuk itu, sejumlah organisasi guru mendesak supaya pemerintah serius menyiapkan payung hukum penetapan upah minimum guru di seluruh Indonesia.

Diskriminasi antara Guru PNS dan Non PNS, kami akan mengawal revisi PP No 74/2008
"Diskriminasi terhadap guru pegawai negeri sipil atau PNS dengan yang di swasta masih terasa. Bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga kesempatan mendapatkan penyetaraan hingga pendidikan dan pelatihan untuk guru swasta masih memprihatinkan. Karena itu, kami mau mengawal revisi PP No 74/2008 tentang Guru untuk menjamin perbaikan nasib guru," kata M Fatah Yasin, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)  di Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Mendesak pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Guru
Menurut Fatah, sejumlah perwakilan guru dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam PGSI, telah menyampaikan aspirasi kepada Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. PGSI mendesak supaya pemerintah berkomitmen untuk menetapkan upah minimum guru untuk menjamin penghidupan guru yang layak, seperti diamanatkan dalam UU No 14/2005 Tentang Guru dan Dosen.

Sangat memprihatinkan, bergelar S-1 gaji 75.000/bulan
"Kondisi saat ini yang memprihatinkan, teruatama untuk guru Taman Kanak-kanak, yang banyak di swasta. Mereka dibayar Rp 75.000 per bulan. Padahal mereka sudah S-1 Pendidikan Anak Usia Dini," ujar Fatah.

Upah minimal guru Non PNS ditetapkan 2 juta/bulan seperti guru PNS baru
Suparman, Penasihat PGSI, menambahkan jika pemerintah tidak mengatur penetapan upah minimum guru, berarti pemerintah tidak serius memperbaiki kondisi kerja guru. "Upah minimum guru minimal ditetapkan Rp 2 juta, seperti guru PNS baru yang ditetapkan pemerintah," kata Suparman.

Ketua PGRI : Guru honorer di sekolah negeri atau swasta dibutuhkan di sekolah-sekolah, tapi gaji dan masa depan karirnya tidak jelas
Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, mengatakan PGRI juga memperjuangkan adanya upah minimum guru untuk melindungi guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang gaji dan masa depan karirnya tidak jelas, meskipun keberadaan mereka dibutuhkan sekolah.

Ketua PGRI : Kami minta dimasukan ke dalam Revisi Soal PP Guru
"Usulan adanya penetapan upah minimum guru kami minta dimasukkan dalam revisi soal PP Guru yang dikerjakan pemerintah," ujar Sulistiyo.

Kemendibud : Ada 845.987 guru honorer negeri, 314.355 guru honorer swasta
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenikbud), adanya upah minimum guru bisa melindungi 9.545 guru bantu dan 836.442 guru tidak tetap. Di sekolah swasta sendiri, guru tetap yayasan sebanyak 314.355 orang juga perlu mendapat perlindungan supaya digaji memadai minimal sebesar upah minimum guru. 

Kemenag : Ada 603.141 guru swasta
Share this post :

Posting Komentar

 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT-PTT KEBUMEN - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
| "Bagi para pengunjung blog ini, nantikan tampilan blog baru FK GTT PTT Kebumen, dengan tampilan yang keren, serta isi yang dilengkapi dengan seputar Kegiatan FK GTT-PTT KEBUMEN. Insyaalloh Launching Blog tanggal 14 Februari 2013" |