Blogger Widgets
FK GTT-PTT KEBUMEN
Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan

Yuk kita lihat Draft Revisi PP 74/2008 Tentang Guru apa saja ...

Pada bulan Desember lalu, uji publik mengenai draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah berlangsung. Berikut tahap-tahap revisinya :
  1. Pada pekan terakhir Desember 2012, telah dilakukan penyempurnaan draft revisi. Saat ini, hingga 31 Januari 2013 sedang berlangsung penyempurnaan draft tahap akhir di internal Kemendikbud.
  2. Jadwal berikutnya, pada 1 – 15 Februari 2013 direncanakan dilakukan pembahasan antar Kementerian terkait atau harmonisasi draft di Kemenkum dan HAM.
  3. Rencananya, pada 16 Februari – 30 maret 2013 akan masuk pada proses pengesahan oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara (Setneg).

Hal yang akan direvisi pada pasal-pasal PP yang lama, di antaranya adalah menyangkut:
  1. Penegasan  konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat  (Pasal 1 angka 8) dan Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan (Pasal 15)
  2. Konsistensi dan koherensi pendidikan proesi guru, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai dengan pembinaan( Pasal 4 ayat (3))
  3. Rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 9)
  4. Rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (5,6))
  5. Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG).(Pasal 12)
  6. Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru (Pasal 44 ayat (3))
  7. Beban kerja Kepala sekolah, wakil kepala sekolah,ketua program keahlian (di SMK),Kepala Perpustakaan,Kepala laboratorium,,Guru BK,Pengawas (Pasal 54)
  8. Pengangkatan Guru oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui seleksi (:Ujian tertulis, wawancara,, dan praktik mengajar): (Pasal 58)
  9. Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan   pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran (Pasal 62).
Kalau mau lihat draft Revisi PP 74/2008 di bawah ini, teks yang berwarna biru itulah perubahannya :

Draft Revisi PP No. 74/2008 Tentang Guru


Inilah tahap rencana penyelesain Revisi PP 74/2008 yang berlangsung Februari - Maret 2013 ada di bawah ini :



Mari kita kawal perubahan PP ini, terutama draft perubahan yang menyangkut dengan nasib guru honorer ....

Baca juga : 

Moratorium PNS Berakhir, Penerimaan CPNS Kembali Dibuka

JAKARTA - Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung selama 16 bulan telah berakhir. Terhitung 31 Desember 2012, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi selesai. 

Tahun ini membutuhkan 60.000 PNS baru
Tahun ini, penerimaan PNS dibuka lagi. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jumat (25/1). Agus mengharapkan penerimaan PNS benar-benar dilakukan secara selektif.

Agus menyatakan, pembukaan lowongan PNS di setiap kementerian/lembaga harus disertai analisis beban kerja dan persetujuan tim reformasi birokrasi. Menurut rencana, tahun ini dibutuhkan sekitar 60.000 PNS baru.

Pemda harus menganalisis kebutuhan pegawai dan beban kerja
”Tahun ini secara selektif moratorium dihentikan, tetapi prasyaratnya kementerian dan atau lembaga/pemda menyelesaikan analisis kebutuhan pegawai, termasuk analisis beban kerja. Kalau itu bisa diselesaikan, baru boleh merekrut,” jelasnya.

Jumlah pegawai yang pensiun sama dengan jumlah pegawai yang diterima (zero growth)
Agus menambahkan, jumlah pegawai yang pensiun diharapkan sama dengan jumlah pegawai yang akan diterima. ”Tahun ini mengarah ke zero growth (pertumbuhan nol),” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membebani anggaran terlalu besar.

PGRI : PP 74/2008 Perlu Segera Direvisi

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru. Diharapkan, perubahan PP tersebut dapat semakin memperkuat peran dan keberadaan guru.

Pengurangan Beban Ajar Guru dari 24 jam  menjadi 18 jam
”Guru-guru sudah menunggu agar PP itu disahkan karena akan semakin memberikan keuntungan bagi guru, salah satunya tentang beban mengajar guru,” ujar Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, saat jumpa pers di Gedung Guru, kemarin.

Dia mengaku telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengurangi beban mengajar guru, dari 24 jam tatap muka menjadi 18 jam tatap muka, dalam seminggu. Syarat beban mengajar itu juga menjadi salah satu syarat pokok bagi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

”Nanti beban guru itu juga akan mengakui tugas sebagai wali kelas, pembimbing ekstrakulikuler, dan pembimbing kesiswaan. Jadi yang dihitung bukan hanya mengajar di depan kelas saja,” terangnya.

Sertifikasi Hanya dengan portofolio
Dikatakan, PP 74 itu juga mengatur tentang sertifikasi guru yang hanya dengan portofolio. Padahal saat ini proses sertifikasi guru telah berubah. Para guru harus mengikuti uji kompetensi awal (UKA) sebelum dinyatakan lulus untuk mengikuti PLPG.
”Karena itu, sangat mendesak dan harus diatur kembali,” imbuh anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu.

Standar Penghasilan Guru
Sulistiyo juga mengatakan, dalam revisi PP tersebut diharapkan juga akan mengatur tentang standar penghasilan guru. ”Sudah ada aturan perundangan yang mewajibkan guru mendapat penghasilan di atas upah minimun. Pemerintah juga harus menegaskan akan perlindungan guru, terutama dari politik daerah,” tegasnya.

Tidak dapat dimungkiri, guru kerap dijadikan objek atau korban politik di daerah. Para kepala daerah, lanjut Sulistiyo, kerap berlindung di balik Undang-Undang Otonomi Daerah.

”Padahal guru sudah memiliki undang-undang sendiri. Karena itu, guru harus diatur berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, bukan Undang-Undang Otonomi Daerah,” tegasnya.
Terkait dengan organisasi profesi guru, menurutnya, berbeda dari organisasi guru. Sebab, organisasi profesi guru harus benar-benar menjamin martabat para guru dan dapat menjangkau seluruh daerah. ”Kepengurusannya harus sampai di tingkat kabupaten/kota karena logikanya, guru ada di daerah,” terangnya.

Saat ini, sejumlah organisasi guru merasa terganggu oleh rencana perubahan PP 74. Perubahan tersebut dinilai akan memberangus kebebasan dan ruang gerak dari organisasi guru.

”Kalau misalnya organisasi guru itu belum sempurna, silakan kembangkan dan perbaiki sampai memenuhi syarat untuk menjadi organisasi profesi guru. Tapi jangan menurunkan aturan yang justru akan merendahkan martabat guru,” pungkasnya.

PGRI : Bom Pensiun Guru SD, Terjadi Pada 2015 hingga 2017

JAKARTA (15/01/2013) - Sampai saat ini pemerintah belum bisa mengatasi kekurangan guru PNS untuk sekolah dasar (SD). Persoalan semakin besar, karena Indonesia bakal menghadapi bom pensiun guru SD tiga tahun berturut-turut. Prediksi bakal terjadi bom pensiun guru SD ini dipaparkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo di Jakarta kemarin (14/01/2013). Dia mengatakan, bom pensiun guru SD ini bakal terjadi tiga tahun berturut-turut. Yakni pada 2015, 2016, dan 2017 mendatang.

Guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah juta jiwa sampai 1 juta lebih
"Antisipasinya tentu harus dipikirkan dari sekarang," katanya. Pada tiga tahun ini, Sulistyo memperkirakan guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah hingga satu juta jiwa lebih. Khusus di tempat kelahirannya, Jawa Tengah, perkiraan pensiun besar-besaran itu mencapai 100 ribu hingga 200 ribu guru SD per tahun. Keberadaan bom pensiun guru SD ini tidak lepas dari siklus pensiun PNS. Sebagaimana diketahui, rata-rata umur pensiun guru PNS adalah 60 tahun. Sulistyo mengatakan pada pertengahan dekade 70-an silam pemerintah sedang giat-giatnya membangun sektor pendidikan. "Program ini terkenal dengan istilah SD Inpres," kata dia.

Berasal dari Rekrutmen Guru Masal di SD Inpres Masa Soeharto
Sulistyo mengatakan kala itu pemerintahan yang dipimpin Soeharto sedang gencar-gencarnya membangun SD-SD Inpres di seluruh Indonesia. Setelah SD-SD Inpres tadi selesai dibangun, ternyata persoalan yang muncul adalah sediktinya jumlah guru. Akhirnya siapa pun yang mau jadi guru, langsung jadi PNS kala itu. "Syaratnya hanya dilatih sebentar," kata dia. Nah, rekrutmen masal guru PNS SD pada masa SD Inpres itu diperkirakan mulai pensiun pada 2015, 2016, dan 2017.

Jangan melanjutkan program moratorium CPNS Guru
Sulistyo berharap pemerintah tidak melanjutkan lagi program moratorium penerimaan CPNS baru secara ketat. Dia mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi jumlah guru SD PNS tahun lalu disebabkan karena program moratorium yang tidak berjalan rapi. Dalam pernyataannya memang pemerintah menyebutkan formasi guru bebas dari moratorium rekrutmen pegawai baru. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak SD di daerah-daerah yang kekurangan guru PNS SD.

Pemerintah menyiapkan Pengganti Guru-guru yang pensiun
Dampak dari kekurangan guru PNS SD sangat luar biasa. Yakni kepala sekolah dengan gampang merekrut guru-guru SD honorer. Kondisi ini sangat merugikan negara di kemudian hari. Sebab guru-guru honorer ini selalu minta diangkat langsung menjadi CPNS oleh pemerintah karena merasa sudah mengabdi lama. Sulistyo tidak ingin kekurangan guru terus terjadi ketika Indonesia bom bom pensiun guru PNS SD. Dia berharap mulai tahun ini atau mentok-mentok pada 2014 nanti, pemerintah menyiapkan pengganti guru-guru yang masuk gerbong pensiun massal itu.

Uji Publik Kurikulum 2013

Kemendikbud membuka Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013. Uji Publik ini dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Tahap kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada tanggal 22 Nopember 2012. Tahap ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui saluran daring (on-line) seperti sekarang Anda ikuti pada laman http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id

Kurikulum Baru Tambah Beban Ajar Guru

JAKARTA - Perubahan kurikulum akan menambah beban mengajar guru karena pola mengajar akan diperbanyak di luar kelas. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah No 74/2008 tentang Guru pasal 52 ayat 2. 
Dalam peraturan itu disebutkan beban kerja guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam seminggu. Evaluasi ini diperlukan mengingat beban kerja guru akan bertambah seiring pelaksanaan kurikulum baru tahun depan.

Dia menjelaskan, penambahan beban ini sebagai dampak metode pengajaran di SD yang menerapkan pola tematik integrative, yakni SMP mengedepankan pada keterampilan dan SMA/SMK pada aplikasi ilmu pengetahuan. Selain itu, guru juga lebih banyak mengajar di ruang kelas karena strategi peningkatan efektivitas pembelajaran mengedepankan pengalaman personal melalui observasi.

“Oleh karena itu, ke depan, segala tugas guru di luar kelas, seperti evaluasi proses akan dikonversi ke dalam pengakuan. Sehingga, beban kerja guru tidak hanya dihitung saat yang bersangkutan mengajar tatap muka di depan kelas. Berapa jam mereka melakukan proses penilai itu juga harus diperhatikan dan dihitung. Sehingga, yang sekarang 24 jam tatap muka dikelas bisa jadi berubah karena mereka memerlukan persiapan dan evaluasi diluar," kata M Nuh di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

M Nuh menjelaskan, kementerian tetap mengharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, serta kritik terhadap draf kurikulum. Masyarakat dapat berkomentar dan melihat draf uji publik tersebut melalui http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id.buku.

Sementara persiapan mendasar yang saat ini sedang dikerjakan oleh kementerian ialah pembuatan buku pegangan untuk murid dan guru. Pasalnya, buku panduan untuk guru tersebut harus rampung sebelum pelatihan kepada para guru itu dilakukan.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyambut baik respon masyarakat yang mengakses laman uji publik yang hingga kini sudah mencapai 1.332 komentar. Dia menilai, dari berbagai tanggapan yang masuk dia melihat substansi kurikulum baru tidak banyak yang keberatan namun yang menjadi perhatian luas adalah dari sisi implementasinya.

”Tadi pagi saya baca (tanggapan) dari sebuah yayasan. Jumlah semua mata pelajaran oke, tetapi pastikan terkait budi pekerti masuk (kurikulum). Itu kontribusi positif yang kita harapkan,” terangnya.
(okezone.com, 6/12/2012)

Di Jateng setiap bulan sebanyak 800 guru pensiun

SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menyebutkan di provinsi ini setiap bulan pensiun sebanyak 800 guru dan 75% di antaranya merupakan guru sekolah dasar (SD).

Ketua PGRI Jateng Soebagyo Brotosedjati mengatakan PGRI mencatat setiap bulan ada 800-900 guru berbagai jenjang pendidikan yang pensiun. Bahkan satu tahun bisa mencapai  9.000 guru yang pensiun.
Menurutnya, banyaknya guru yang pensiun itu tentunya mengancam sekolah kekurangan tenaga pengajar, terutama jenjang pendidikan SD, mengingat sebagian besar guru yang pensiun tersebut merupakan guru pendidikan dasar.

Terlebih lagi, lanjutnya, sejak diberlakukannya moratorium calon pegawai negeri sipil (PNS) hampir tidak ada pengangkatan guru, meski pihaknya meyakinkan bahwa moratorium PNS hanya untuk kalangan nonguru.
Dengan demikian, dia menambahkan banyaknya guru yang pensiun itu, terutama SD harus segera diatasi dengan pengangkatan PNS guru yang baru, sebab jika tidak segera dilakukan akan memengaruhi kelangsungan pembelajaran di sekolah
.
“Untuk mengatasi kekurangan guru, selama ini sekolah-sekolah memilih mengangkat guru wiyata bakti atau honorer untuk ditugaskan mengajar. Padahal, langkah sekolah mengambil guru-guru honorer memiliki risiko,” ujarnya di Semarang Selasa (27/11).

Setelah bertahun-tahun mengabdi mengajar di sekolah, para guru wiyata bakti itu tentu menginginkan diangkat sebagai guru tetap atau PNS, sementara jumlah wiyata bakti akhirnya menjadi berlebihan.
Dia mengatakan agar jumlah guru wiyata bakti tidak terlalu “over” pemerintah harus segera melakukan langkah dengan mengangkat PNS guru, disesuaikan dengan jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya.
Disinggung kelebihan tenaga guru SMP dan SMA yang kerap dialihtugaskan ke SD untuk mengatasi kekurangan guru, dia mengatakan konsep dan sistem pembelajaran di SD dengan SMP dan SMA sangat berbeda.

“Kalau di SD sistemnya kan guru kelas, setiap guru mengampu satu kelas dan mengajarkan berbagai pelajaran, ditambah guru agama dan olahraga. Kalau di SMP dan SMA sistemnya guru mata pelajaran,” tuturnya.
Apabila guru SMP dan SMA ditugaskan mengajar di SD, lanjutnya, belum tentu kompetensi yang dimiliki tepat, sebab pembelajaran SD berbeda sekali dengan SMP-SMA yang setiap gurunya mengampu satu mata pelajaran.

“Kalau yang pensiun guru SMP-SMA, mungkin guru-guru yang mengampu mata pelajaran sama bisa menggantikan. Namun, kalau yang pensiun guru SD, siapa yang mengganti. Satu kelas bisa ikut pensiun,” ujar Soebagyo.
(bisnis-jateng.com, 27 Nopember 2012)

Ketua PGRI : 96% Daerah Kekurangan Guru

JAKARTA- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan bahwa kekurangan guru SD yang terjadi di nusantara saat ini tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah. Dari keluhan pada Agustus lalu yang menyebutkan bahwa 94 persen daerah mengalami kekurangan guru SD, tak ada perubahan hingga sekarang. Bahkan, menurutnya, saat ini tercatat kebutuhan guru di sekitar 96 persen kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tak terpenuhi.

Penyebaran guru yang tidak merata di Indonesia kerap dikeluhkan kepada pemerintah. Namun sayangnya masalah ini tak kunjung terselesaikan, bahkan bukan hanya penyebarannya yang tak merata tapi juga banyak sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) yang kekurangan guru.
"Kekurangan guru SD ini sudah lama terjadi. Dari 497 kabupaten kota, hanya dua kabupaten kota saja yang sudah terpenuhi," kata Sulistiyo, saat jumpa pers di Kantor PGRI, Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Bahkan ia mengatakan bahwa jumlah guru SD di ibukota saja masih kurang kuotanya. Minimnya jumlah guru SD ini, lanjutnya, dikarenakan banyak guru yang diangkat pada masa orde baru kini telah pensiun. Sementara itu, guru-guru muda yang ada saat ini tidak dilakukan pengangkatan.
"Ini hampir berjalan sekitar tiga tahun lebih karena pensiunan guru sangat besar dan tak ada gantinya," ungkap Sulistiyo.

Ia pun mengusulkan solusi untuk masalah ini dengan melaksanakan pengangkatan guru honorer yang ada saat ini terutama guru honorer yang menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru yang kurang, pengangkatan ini juga dapat memberi jaminan pada guru honorer baik dari profesi maupun kesejahteraan.

"Jadi tidak hanya cukup memperbaiki distribusi tapi pengangkatan guru juga harus dipertimbangkan," katanya.

(Tribunnews, 27 Nopember 2012)

Anda Guru?Waspadalah Penyakit Ini!

Penyakit ini perlu diwaspadai bagi seorang guru yang merupakan ujung tombak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ada beberapa penyakit yang akan mengurangi profesionalisme seorang guru.
Untuk menjadi guru yang profesional itu membutuhkan kemauan, kemampuan dan keterampilan yang tinggi dan mau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk. 
Inilah penyakit-penyakit yang harus diwaspadai guru, seperti yang dikatakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah yang dikutip dari Republika.



1. Tipes = tidak punya selera
Gejala dari penyakit ini adalah selalu monoton dalam memberikan pelajaran, sehingga anak-anak menjadi bosan dan malas untuk mengikuti pelajaran

2. Mual = mutu amat lemah
Kualitas guru yang kurang sehingga berpengaruh pada hasil kegiatan belajar mengajar, walau sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi untuk peningkatan mutu.

3. Kudis = kurang disiplin

Bisa terlihat dari datang yang terlambat dan sebagainya. Para guru yang dapat menyebabkan murid-murid juga akan meniru kebiasaan negatif tersebut.

4. TBC = tidak bisa computer
Kemajuan teknologi komputer yang bisa dimanfaatkan untuk penunjang kegiatan pembelajaran atau administrasi malah memilih cara lama. Karena alasan tidak bisa komputer dan malas belajar.

5. Kram = kurang terampil
Ada media pembelajaran di sekolah, tidak dipakai dibiarkan saja sampai rusak karena waktu bukan rusak karena dipakai ketika belajar mengajar.

6. Asam urat = asal sampaikan materi kurang akurat
"Anak-anak dibuka halaman 25, dibaca sampai halaman 27, lalu halaman 28 dikerjakan ya!". Mungkin kurang lebih seperti itulah.

7. Lesu = lemah sumber
Hanya memiliki sedikit buku penunjang. Apalagi kalau hanya menggunakan LKS yang sebenarnya bukan LKS yaitu rangkuman materi dan kumpulan soal.

8. Diare = di kelas anak-anak remehkan

Bisa jadi karena hanya ceramah di depan. Atau jika tidak hubungan guru dan murid hanya sebatas bukan guru yang disukai murid-muridnya.

9. Kurap
Guru kurang rapih dalam administrasi kelas ataupun dalam berpenampilan.

Hmmmm...kira-kira anda sebagai guru sudah terkena penyakit yang mana???

(sekolahdasar.net)


Kemendikbud : Kurikulum Baru, Pelajaran SD Dipadatkan Menjadi 6 Mapel

JOGJA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memadatkan 6 mata pelajaran (mapel) di jenjang pendidikan SD.
Wakil Menteri bidang Pendidikan, Musliar Kasim mengatakan selama ini siswa dijenjang pendidikan dasar memperoleh 12 mapel. Rangkaian mapel tersebut dinilai tim perumus kurikulum baru memberatkan siswa sehingga tidak mendukung aktivitas belajar siswa secara efektif.

“Dari 12 mapel yang ada, nanti akan dipadatkan menjadi 6 mapel dengan jenis mata pelajaran agama, pancasila, bahasa Indonesia,matematika, seni dan budaya serta olahraga kesehatan,” jelasnya saat memberi sambutan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Nasional (Konaspi) VII 2012 di Royal Ambarrukmo Hotel, Rabu (31/10/2012) petang.

Dari pembahasan tersebut, direncanakan mapel IPA, IPS, bahasa Inggris dan mapel lain akan hilang dari jadwal pelajaran siswa. Namun, tegas dia, hal ini tidak dapat diartikan jika siswa SD sama sekali tidak mendapat porsi pendidikan sains dan sosial.

Untuk itu, ia menghimbau pakar, pendidik maupun orangtua untuk tidak perlu khawatir putra-putrinya akan tertinggal dengan bangsa lain.

Pasalnya, dalam kurikulum baru ini, mapel-mapel yang ada akan terintegratif dan memiliki pola tematik.
“Contoh, belajar bahasa Indonesia tetapi dengan meminta siswa memperhatikan alam secara langsung. Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar menulis sekaligus mengenal sains,” kata dia.
Disisi lain, penghapusan mapel bahasa Inggris lantaran jenjang SD merupakan fase anak-anak belajar menulis. Sehingga, ia menilai sebaiknya siswa tidak dibebani dengan pelajaran bahasa Inggris yang memiliki aturan berbeda, baik dalam penulisan maupun membaca.

Siswa SD yang akan mengalami pemadatan mapel disebutnya masih diperdebatkan. Ada kemungkinan revisi diberlakukan untuk kelas 1-3 SD, tetapi dimungkinkan pula seluruh kelas di SD mendapat pemadatan.
Ketua Asosiasi LPTK Indonesia Sunaryo menyampaikan selain isu pendidikan terbaru, pengembangan pendidikan karakter tetap menjadi prioritas. Menurutnya hal ini tidak terbantahkan karena karakter bangsa merupakan kekuatan kolektif perakat persatuan bangsa.

PGRI : Pembahasan dan Perubahan Kurikulum 2013 Tidak Melibatkan Guru??!

JAKARTA- Media Indonesia--Perubahan Kurikulum 2013  dikritik oleh PGRI karena dalam perubahan kurikulum tesebut tidak melibatkan guru, padahal guru adalah ujung tombak dalam memberikan pelajaran dalam kelas.

"Kami menyesalkan ketika guru tidak diajak serta membahas perubahan dan pergantian kurikulum. Sejatinya, kurikulum baru tidak bisa berjalan bila guru tidak mampu melaksanakanya di kelas," kata Ketua Umum PB PGRI Sulistyo kepada wartawan di kantor PGRI, Jakarta, Rabu (31/10).

Sulistyo mengusulkan perubahan kurikulum hendaknya disosialisasikan dengan benar dan komprehensif, meliputi semua komponen yang terlibat temasuk buku mata pelajaran yang akan diterbitkan dan diberikan kepada peserta didik.

Ia juga mengingatkanpemerintah agar berhati-hati dalam melakukan perubahan kurikulum.

Hemat dia pemerintah khususnya Kemendikbud telah berupaya keras dalam melaksanakan proses perubahan kurikulum baru. "Tetapi jangan merasa bahwa semuanya bisa diselesaikan sendirian," cetusnya.

Visit : (Media Indonesia, 1 Nopember 2012)

Kurikulum Baru, Dari 11 Mapel Menjadi 7 Mapel untuk SD

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud) Suyanto menyampaikan rencananya untuk menyederhanakan jumlah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar (SD). Dari rata-rata SD saat ini yang memiliki 11 mata pelajaran, tahun depan akan disederhanakan menjadi sekitar tujuh mata pelajaran.

"Disederhanakan menjadi tujuh pelajaran dan supaya pola pikirnya sesuai usia anak-anak," kata Suyanto saat ditemui di gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Dia menegaskan, jumlah mata pelajaran di SD akan disederhanakan, tetapi muatannya lebih mendalam, khususnya dengan materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didik. Hal tersebut berbeda dengan kondisi kurikulum saat ini yang memiliki cakupan terlalu luas, tetapi dengan materi yang tidak dalam.

"Nanti akan sederhana, tetapi dalam. Kalau sekarang cakupannya luas, tetapi dangkal," ujar Suyanto.

Peleburan mata pelajaran seperti IPA dan IPS, lanjutnya, masih dalam diskusi panjang. Pasalnya, perdebatan perlu atau tidaknya pemisahan kedua mata pelajaran ini masih mengemuka.

"IPA dan IPS mungkin namanya akan menjadi pengetahuan umum, tapi belum final dan masih digodok. Yang jelas IPA dan IPS sangat jadi perhatian. Mungkin general dulu, makin naik makin mengerucut," ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Pembinaan SD Ditjen Dikdas Kemdikbud Ibrahim Bafadal menyampaikan hal senada. Menurutnya, kemungkinan jumlah mata pelajaran di SD disederhanakan sangatlah besar. Akan tetapi, semuanya harus condong pada materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didiknya.

"Bisa disederhanakan jumlahnya. Yang sudah tidak bisa ditawar itu Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika," pungkasnya.

Evaluasi dan perombakan kurikulum pendidikan nasional terus mengemuka. Meski belum final, beberapa wacana sudah dilontarkan oleh Kemdikbud. Nantinya, peserta didik di SD akan diprioritaskan memperoleh mata pelajaran yang dapat membentuk sikap, sementara siswa SMP diarahkan pada keterampilan, dan peserta didik di SMA dipenuhi dengan mata pelajaran yang mampu membangun pengetahuan.

Kurikulum baru ini akan mulai disosialisasikan dan diuji publik sebelum Februari 2013, dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2013-2014.

(Edukasia Kompas)

Penerimaan CPNS 2013, 6x Lipat dari Penerimaan CPNS 2012

JAKARTA: Pemerintah akan meningkatkan alokasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga enam kali lipat pada 2013 dibanding penerimaan 2012."Tahun depan, kami akan angkat 50-60 persen (CPNS) dari (jumlah) yang pensiun. (Jumlah) penerimaan itu bukan karena permintaan (masing-masing lembaga), tapi berdasarkan analisa beban kerja dan jabatan," kata Menteri Pemberdayaan Apartur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar, di sela-sela kunjugan pelaksanaan tes seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri di Jakarta seperti dikutip dari situs resmi CPNS.

Kementerian PAN dan RB, menurut Azwar, akan membuka kesempatan kepada seluruh kementerian dan instansi pemerintah untuk merekrut CPNS pada 2013 dengan syarat formasi yang dibuka sesuai jumlah kebutuhan pegawai.

Kebijakan itu berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan berakhir 31 Desember 2012.

"(Untuk pemerintah) daerah itu maksimum belanja pegawai itu 50 persen (dari APBD). Kalau lebih dari itu kami tidak memberi (alokasi) formasi," kata Azwar.

Menteri PAN dan RB, mengatakan penyelenggaraan tes seleksi CPNS 2012 sejumlah kementerian dan lembaga sudah memenuhi syarat meskipun terdapat kekurangan seperti penyelenggaraan lokasi tes seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, di Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan yang dinilai panas.

"(Penggunaan) sistem ‘barcode’ sehingga peserta cepat terlayani dan menjamin keadilan," kata Menteri PAN dan RB tentang penyelenggaraan tes seleksi CPNS 2012 Kementerian Luar Negeri.

Azwar juga mempersilakan masyarakat untuk melapor baik ke Kementerian PAN dan RB, Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut memantau penyelenggaraan tes seleksi CPNS 2012, ataupun Ombudsman RI jika menemukan pelanggaraan penyelenggaraan selama tes seleksi berlangsung.

Kementerian PAN dan RB menetapkan kebijakan pengadaan CPNS 2012 bagi sejumlah jabatan yang dikecualikan dalam peraturan bersama penundaan sementara penerimaan CPNS.
Pada hari Sabtu, sebanyak 21 instansi pemerintah pusat dan 20 instansi pemerintah daerah menyelenggarakan seleksi penerimaan CPNS secara serentak untuk total 15.771 formasi dengan 4.129 formasi ikatan dinas dan 11.552 formasi umum. Kita tunggu saja .....
Bisnis Indonesia

 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT-PTT KEBUMEN - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
| "Bagi para pengunjung blog ini, nantikan tampilan blog baru FK GTT PTT Kebumen, dengan tampilan yang keren, serta isi yang dilengkapi dengan seputar Kegiatan FK GTT-PTT KEBUMEN. Insyaalloh Launching Blog tanggal 14 Februari 2013" |