Blogger Widgets
FK GTT-PTT KEBUMEN
Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :
Tampilkan postingan dengan label PTT. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PTT. Tampilkan semua postingan

PTT Tanpa Perlindungan Hukum, Hak Yang Terabaikan

Tidak adanya kepastian hukum bagi PTT di instansi pemerintahan membuat nasib PTT terabaikan hak-haknya. Berikut adalah artikel yang ditulis Wilham Murdianto, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIR. Sedikit saya edit untuk perjelas setiap isi perparagrafnya :

Pekerja di Swasta Vs Pekerja di Instansi Pemerintah
Kaget bukan kepalang, itulah yang penulis rasakan ketika membaca surat perjanjian kerja antara mereka yang disebut dengan tenaga harian lepas pada instansi pemerintahan dengan salah satu instansi pemerintah.

Di saat para buruh yang notabene bekerja di sektor swasta memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja, justru ternyata instansi pemerintah sebagai institusi publik diam-diam melakukan malpraktek yang mengebiri hak-hak pekerja di lingkungannya.

Dalam perjanjian kerja baku yang terpaksa ditandatangani oleh mereka yang disebut dengan tenaga harian lepas demi bertahan hidup, tenaga harian lepas tidak mempunyai hak  selain gaji yang jumlahnya sangat jauh dari standar  hidup layak.

Keilegalan PTT di Instansi Pemerintah Karena PP 48/2005
Pengangkatan tenaga harian lepas pada instansi pemerintah sebenarnya adalah illegal, karena tidak memiliki dasar hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menyebutkan, “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan tersebut berlaku sebagai lex specialis (hukum khusus) yang mengenyampingkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kepegawaian (UU No  43/1999), y ang sebelumnya menjadi dasar hukum pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Sampai saat  ini belum  ada PP  yang “menganulir” ketentuan dalam pasal 8 PP No 48/2005  tersebut.

Kalau memang pengangkatan PTT masih merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi berbagai instansi pemerintahan untuk menutup kekurangan jumlah pegawai dan beban kerja yang menumpuk, seharusnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Presiden RI harus cepat tanggap soal ini, dengan segera mengeluarkan payung hukum berupa PP tentang PTT.

Pemerintah Tutup Mata
Bukan malah justru “tutup mata” dengan membiarkan instansi-instansi pemerintahan melakukan pelanggaran aturan secara terang-terangan.

Hal itu tentu akan semakin menambah preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana rakyat bisa patuh terhadap hukum, sementara pemerintah sendiri yang seharusnya menjadi teladan, terang-terangan tanpa merasa bersalah melanggar hukum.

Tahun 2011 yang lalu Menteri PAN dan RB,  EE Mangindaan, mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan rancangan PP PTT, bahkan telah menyosialisaikannya, untuk menjamin posisi PTT yang direkrut oleh kementrian dan lembaga pasca diterbitkannya PP 48/2005.

Kala itu sang menteri juga mengatakan bahwa PTT  nantinya setelah pensiun akan tetap mendapat honor dan asuransi kesehatan (Askes) hari tua.

Tidak seperti sekarang, jangankan Askes di hari tua yang notabene sudah tidak bekerja, di saat masih bekerja saja tidak memperoleh Askes. Namun janji tinggal janji, hidup layak hanya mimpi.

Janji untuk menerbitkan PP tersebut pertengahan tahun 2012 ini telah terlewati, bahkan tahun 2012 sudah hampir berakhir pula.

Sangat wajar dipertanyakan komitmen pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan terhadap Hak Asasi  Manusia (HAM) yang di amanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya pasal 28 D ayat (1) tentang Hak Atas Pengakuan,  Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil.

Bagaimana tidak, sejak diakuinya PTT secara resmi dalam UU No 43/1999 tentang Perubahan Atas UU No 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, tidak kunjung ada PP pelaksana yang menindaklanjuti pasal 2 ayat (3) UU No 43/1999 yang memberikan kewenangan pengangkatan PTT tersebut.

Namun, pengangkatan PTT tetap berlangsung, bahkan jauh sebelum adanya UU No 43/1999, pengangkatan PTT dalam jumlah massal pun telah terjadi.

Beruntung bagi mereka yang diangkat sebagai PTT menjelang lahirnya PP No 48/2005, karena melalui PP tersebut mereka mendapat jaminan hukum untuk diangkat menjadi CPNS secara berkala. Malang bagi mereka yang diangkat pasca keluarnya PP No  48/2005, karena sama sekali tidak memperoleh perlindungan hukum.

Perbudakan Modern
Kesalahan atas modern slavery (perbudakan modern) terhadap mereka yang disebut dengan tenaga harian lepas pada instansi pemerintah tersebut bukanlah semata-mata berada pada presiden yang tidak segera mengeluarkan payung hukum bagi PTT pasca PP No 48/2005.
Kalaulah berbagai instansi atau lembaga pemerintahan bijak, mereka bisa menggunakan  UU Ketenagakerjaan No 13/2003 dan berbagai peraturan pelaksananya sebagai panduan.

Apalagi istilah tenaga harian lepas tersebut nampaknya diambil dari dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No 100/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),  yang notabene merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU Ketenagakerjaan No 13/2003.

Namun, sangat disayangkan, pengambilan istilah tenaga harian lepas dalam Kepmenakertrans tersebut tidak dibarengi dengan kepatuhan terhadap segala ketentuan menyangkut  tenaga harian lepas.

Hak-hak Yang Terabaikan

Alih-alih menggunakan UU Ketenagakerjaan sebagai pedoman, justru banyak ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan yang dilanggar dalam malpraktek pengangkatan tenaga harian lepas pada instansi pemerintah, antara lain:

1. Tidak dipenuhinya syarat minimal dari suatu perjanjian kerja. 
Besarnya upah dan cara pembayarannya sebagai salah satu hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian kerja, namun dalam surat-surat perjanjian kerja yang penulis dapat, itu tidak dicantumkan.Dalam perjanjian kerja tersebut hanya disebutkan bahwa tenaga harian lepas berhak menerima gaji sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2. Tidak ada kepastian hukum
Tidak adanya kepastian hokum sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi tenaga harian lepas pada instansi pemerintahan tersebut.Dalam pelaksanaannya, gaji tersebut pun acap dibayarkan terlambat sampai beberapa bulan, tidak selalu setiap bulan sebagaimana layaknya seorang pekerja.

3. Tidak Adanya Jamsostek
Selain gaji yang tidak menentu tersebut, tidak ada lagi hak lain bagi mereka. Padahal selain gaji yang harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, UU Ketenagakerjaan juga mengamanatkan bahwa setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

4. Tidak Adanya Pesangon
Tak kalah fatal lagi, dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa tenaga harian lepas tidak berhak atas pesangon jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dapat dilakukan pemerintah kapan pun secara sepihak, padahal pembayaran pesangon merupakan kewajiban.

5. Begitu pun terhadap Kepmenakertrans No 100/2004, lagi-lagi instansi-instansi pemerintah menabrak aturan PKWT tenaga harian lepas tersebut. Sesuai UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No 100/2004, PKWT hanya boleh dilakukan terhadap pekerjaan  yang jenis dan sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu.PKWT tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tetapi nyatanya bukan pihak swasta yang notabene berorientasi pada profit saja yang melakukan PKWT terhadap pekerjaan tetap, melainkan pemerintah sebagai institusi publik juga ikut melanggar secara terang-terangan.Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tenaga harian lepas di berbagai bidang pemerintahan yang jelas-jelas merupakan pekerjaan pokok dan bersifat permanen, seperti guru, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya.

6. Selanjutnya ditentukankan bahwa PKWT hanya boleh paling lama untuk jangka waktu dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk masa paling lama satu tahun, kemudian selain itu PKWT dapat di perbaharui untuk masa paling lama dua tahun, artinya PKWT paling maksimal hanya diperbolehkan untuk jangka waktu lima tahun kerja. Jika lewat dari lima tahun masih dipekerjakan, maka pekerja yang bersangkutan harus diangkat menjadi karyawan tetap.

7.  Kemudian, pasal 10 ayat (2) Kepmenakertrans No 100/2004 menegaskan, perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan.Jika bekerja lebih dari itu selama 3 bulan berturut-turut, maka otomatis akan menjadi pekerja tetap. Ketentuan ini dengan terang-terangan juga dilanggar. Tenaga harian lepas pemerintah bekerja setiap hari kerja sebagaimana layaknya PNS, dengan beban pekerjaan yang terkadang justru melebihi PNS.


Apakah logis melakukan pekerjaan yang sama, bahkan lebih, memiliki kemampuan yang sama, bahkan juga lebih, namun mendapat penghasilan lebih rendah?

8. Lagi-lagi pasal mengenai HAM dalam UUD 1945 dilanggar, yakni pasal 28 d ayat (2) yang mengamanatkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang  adil dan layak dalam  hubungan kerja.


Akhirnya, walaupun sudah terlambat, PTT, honorer, tenaga harian lepas, atau apapun sebutan bagi mereka (karena sebutan tidak penting bagi mereka, yang penting bagi mereka adalah hidup layak sebagai manusia), tentu sangat berharap segera ada perlindungan hukum terhadap mereka.

Bila harapan ini tidak jua kunjung diwujudkan pemerintah, ada baiknya para PTT dengan berbagai sebutannya segera berpikir dan bergerak untuk melakukan “perlawanan” secara konstitusional, karena tidak selamanya diam itu emas.

Sesungguhnya keberanian tidak akan mengurangi rezeki, begitupun juga sikap pengecut tidak akan menambah rezeki, itu sudah terbukti. Tunduk tertindas atau bangkit melawan?

Wilham Murdianto, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum UIR. (17 Nopember 2012)

Usulan PGRI Untuk Tenaga Administrasi Sekolah

Setelah usulan PGRI untuk Guru Honorer dan Tenaga Perpustakaan dan Laboaran, kali ini saya posting usulan PGRI untuk Tenaga Administrasi Sekolah yang dipaparkan Bapak Agus Setiadi selaku Ketua PGRI Kebumen dalam Rapat Dengar Pendapat FK GTT-PTT Kebumen yang berlangsung di Hotel Candisari, Kebumen (6/11/2012). Ada 6 usulan yang saya catat ketika pemaparan tersebut yang ditayangkan lewat layar proyektor. Berikut usulannya :
  1. Pengangkatan CPNS Tenaga Administrasi Sekolah, khususnya Tenaga Honorer
  2. Pengangkatan Tenaga Administrasi Sekolah untuk SD
  3.  Penerbitan Eselonisasi (disamakan SMP,SMA/SMK)
  4. Pengangkatan Tenaga Honorer TU sebagai Tenaga Tidak Tetap (TTT), bagi mereka yang tidak bisa sebagai CPNS, memperoleh penghasilan minimal dan perlakuan kepegawaian setara dengan PNS.
  5. Perpanjangan BUP TAS dari 56 menjadi 58.
  6. Penghargaan dan Perlindungan.
Tentang BUP TAS dari 56 menjadi 58 tidak diterangkan secara rinci dan jelas. Yang terpenting adalah adanya realisasi dan langkah nyata dari pemerintah atas usul PGRI ini.

Usulan PGRI Untuk Tenaga Pepustakaan dan Laboran

Baru sekarang ini saya posting tentang usulan PGRI untuk Tenaga Perpustakaan dan Laboran yang dipaparkan Bapak Agus Setiadi selaku Ketua PGRI Kebumen dalam Rapat Dengar Pendapat FK GTT-PTT Kebumen yang berlangsung di Hotel Candisari, Kebumen (6/11/2012). Sebelumnya beliau telah memaparkan usulan PGRI untuk Guru Honorer yang saya posting minggu lalu. Ada 6 usulan yang saya catat ketika pemaparan tersebut yang ditayangkan lewat layar proyektor. Berikut usulannya :
  1. Pengangkatan CPNS Pustakawan dan Laboran
  2. Pembinaan Kompetensi
  3. Pengangkatan Tenaga Honorer Perpustakaan dan Laboran sebagai Tenaga Tidak Tetap (TTT), bagi mereka yang tidak bisa sebagai CPNS.
  4. Pustakawan dan Honorer memperoleh penghasilan minimal.
  5. Perpanjangan BUP TAS dari 56 menjadi 58.
  6. Penghargaan dan Perlindungan.
Tentang BUP TAS dari 56 menjadi 58 tidak diterangkan secara rinci dan jelas. Saya berharap semoga ada realisasi dan langkah nyata dari pemerintah atas usul PGRI ini.

Tak Ada Guru, Penjaga Sekolah Mengajar 2 Kelas!

KOMPAS.com - Seorang penjaga sekolah lulusan SMP terpaksa mengajar 2 kelas karena tidak ada guru yang mengajar. Supiyadi (17), mengajar siswa kelas I dan II kelas jauh SDN Gobang 4, di Kampung Kukuk Sumpung, Desa Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/11). Kondisi infrastruktur menuju Kukuk Sumpung yang buruk dan berbahaya selama musim hujan membuat dua guru kelas kerap tidak datang mengajar. Ironisnya sekolah ini hanya berjarak 60 km dari pusat pemerintahan Jakarta.

Menurut Supiyadi, dua pekan lalu, selama empat hari berturut-turut dua guru yang ada tidak hadir. Kadang ada satu guru hadir, satu lainnya tak datang. Saat guru tak hadir, Supiyadi yang menerima honor Rp 300.000 per bulan itu pun menggantikan mereka mengajar.

Kemarin, baru sekitar pukul 08.30, Yunengsih (22), guru kelas jauh, datang. Ia kemudian menangani siswa kelas III. Lalu, sesekali ia masuk ke kelas I dan II. Yunengsih terlambat datang lantaran menunggu kondisi jalan menuju Kukuk Sumpung membaik setelah diterpa hujan deras.

”Saya bawa sepeda motor sendiri jadi harus hati-hati. Kalau naik ojek, honor Rp 500.000 sebulan enggak cukup,” kata Yunengsih. Honor itu pun tak selalu dibayarkan tepat waktu.

Akses menuju Kampung Kukuk Sumpung dari jalan utama Desa Gobang sepanjang 5 kilometer berupa jalan setapak dari batu dan semen dengan lebar tak sampai 1 meter. Sebagian berlubang, sebagian masih tanah. Kondisi ini diperparah kontur tanah berkelok dan menanjak dengan satu sisi berada di tepi tebing berketinggian lebih dari 10 meter.

”Enggak kehitung berapa kali saya jatuh naik sepeda motor ke sekolah. Saya hanya berharap bisa diangkat menjadi PNS. Harus sabar,” tutur Yunengsih.

Padahal, dengan segala kekurangan, kelas jauh itu jadi tumpuan harapan anak-anak Kampung Kukuk. Sebelum kelas jauh dibuka tahun 2010, mayoritas anak-anak tak sekolah.

Kondisi ini tak hanya dialami siswa kelas jauh di Kukuk Sumpung. Kelas jauh SDN Kadusewu di Kampung Cijantur, Desa Rabak, 3 kilometer di atas Kampung Kukuk Sumpung, juga kekurangan prasarana dan guru.

Menurut Yati Fatimah (52), Kepala SDN Kadusewu, akses jalan yang buruk menyebabkan guru SDN Kadusewu enggan mengajar di kelas jauh Cijantur. Dia sudah menawarkan tambahan honor Rp 100.000 sehingga menjadi Rp 700.000 per bulan bagi guru yang bersedia, tetapi hasilnya nihil.

Ia akhirnya merekrut guru baru, Soleh (33), lulusan Paket B (setara SMP); Sandy (25) dan Opik (25), lulusan SMA; serta penjaga sekolah merangkap guru cadangan, Abet (18), lulusan Paket B.

Padahal, minat siswa untuk belajar tinggi. Kendati kelas jauh SDN Kadusewu hanya membuka kelas I hingga III, jumlah siswa mencapai 231 orang.

Tanpa insentif


Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, setidaknya 15 sekolah melayani kelas jauh di Kabupaten Bogor, dengan jumlah siswa lebih dari 3.300 orang. Jumlah ini menembus angka 10.000 siswa jika ditambah siswa yang mengikuti program sekolah satu atap dan SMP terbuka. Dua program ini memang didesain untuk membantu siswa yang sulit mengakses sekolah reguler karena kondisi geografis atau buruknya infrastruktur.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Aman M Noor mengakui pengelolaan kelas jauh masih menghadapi banyak kendala. Insentif bagi guru di kelas jauh juga terkendala aturan biaya operasional sekolah (BOS) yang tidak boleh melebihi 20 persen total dana. Di sekolah induk saja, untuk membayar upah guru honorer sudah melebihi 20 persen.

”Di APBD Kabupaten Bogor belum ada alokasi untuk insentif. Kami akan mengevaluasi program kelas jauh ini. Kami akan mencari solusinya,” tutur Aman.

Tampaknya siswa di Kukuk Sumpung dan Cijantur masih harus menunggu kesungguhan pemerintah memfasilitasi kelas jauh agar kualitasnya tak kalah jauh dari kelas reguler.
 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT-PTT KEBUMEN - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
| "Bagi para pengunjung blog ini, nantikan tampilan blog baru FK GTT PTT Kebumen, dengan tampilan yang keren, serta isi yang dilengkapi dengan seputar Kegiatan FK GTT-PTT KEBUMEN. Insyaalloh Launching Blog tanggal 14 Februari 2013" |