Puluhan aktivis dari Koalisi Antikomersialisasi Pendidikan (KAP) Jabar akan mendatangi sekolah-sekolah yang masih menjalankan program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Bagi sekolah yang masih memberlakukan RSBI, KAP Jabar akan menyegel sekolah tersebut.
“Sikap tegas KAP Jabar untuk menyegel sekolah RSBI sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah keluar, yakni RSBI dihapus,รข€ tegas Yanyan Erdiyan, perwakilan massa dalam aksinya di halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro, Rabu (9/1/2013).
Dalam putusan MK sudah jelas, sehingga harus dipatuhi semua sekolah. Setelah adanya putusan MK, maka sekolah yang sebelumnya berstatus RSBI harus kembali jadi sekolah regular.
Lebih lanjut Yayan menegaskan, pihaknya tidak hanya melakukan penyegelan tapi juga akan melangkah ke persoalan hukum.
“Kami siap melakukan gugatan hukum jika mereka tetap gunakan RSBI,” ujar Iwan Hermawan, perwakilan massa lainnya.
“Sikap tegas KAP Jabar untuk menyegel sekolah RSBI sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah keluar, yakni RSBI dihapus,รข€ tegas Yanyan Erdiyan, perwakilan massa dalam aksinya di halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro, Rabu (9/1/2013).
Dalam putusan MK sudah jelas, sehingga harus dipatuhi semua sekolah. Setelah adanya putusan MK, maka sekolah yang sebelumnya berstatus RSBI harus kembali jadi sekolah regular.
Lebih lanjut Yayan menegaskan, pihaknya tidak hanya melakukan penyegelan tapi juga akan melangkah ke persoalan hukum.
“Kami siap melakukan gugatan hukum jika mereka tetap gunakan RSBI,” ujar Iwan Hermawan, perwakilan massa lainnya.
Alokasikan Untuk Guru Honorer yang Gajinya Kecil
Massa juga mendesak agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten bagi RSBI untuk 2013 dihapuskan. “Alihkan bantuan itu untuk para guru honorer yang gajinya kecil,” pintanya.
Menurut Iwan, sampai saat ini masih banyak guru honorer yang mendapat gaji tidak memadai. Bahkan, gaji mereka tidak manusiawi. Berdasarkan hasil kajian, KAP Jabar ternyata masih banyak guru honorer yang dibayar hanya sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan. “Saya rasa anggaran bantuan untuk RSBI itu cukup kalau dialihkan ke guru honorer,” pungkasnya.
Massa juga mendesak agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten bagi RSBI untuk 2013 dihapuskan. “Alihkan bantuan itu untuk para guru honorer yang gajinya kecil,” pintanya.
Menurut Iwan, sampai saat ini masih banyak guru honorer yang mendapat gaji tidak memadai. Bahkan, gaji mereka tidak manusiawi. Berdasarkan hasil kajian, KAP Jabar ternyata masih banyak guru honorer yang dibayar hanya sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan. “Saya rasa anggaran bantuan untuk RSBI itu cukup kalau dialihkan ke guru honorer,” pungkasnya.

Posting Komentar