Blogger Widgets
FK GTT-PTT KEBUMEN
Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :

Wiyata Bakti bersabarlah, suatu saat nanti pasti akan ada perubahan

Begitu sunyi, sambil mengayunkan jemari ini aku ingin menulis tentang Wiyata Bakti. Aku tidak tau entah sampai kapan menjalani status sebagai Wiyata Bakti. Yang aku tahu Wiyata Bakti itu hanyalah sebuah pengabdian yang intinya tidak boleh menuntut kesejahteraan. Tahun demi tahun telah terlewati, dan tidak terasa 7 tahun sudah aku mengabdi.  Menikmati masa-masa perjuangan ini, sambil sesekali menengok di kanan kiri antar sesama Wiyata Bakti dan saling berintrospeksi. Ternyata, bukan cuma aku yang merasakan kepedihan ini. Di luar sana banyak sekali teman-temanku yang merasakan kepedihan seperti yang aku alami bahkan mereka lebih putus asa dengan perjuangan yang sedang mereka hadapi.

Teringat seorang sahabat bertanya kepadaku, “kira-kira kapan ya perjuangan ini membuahkan hasil?” aku jawab, “tetap semangat sahabatku, suatu hari nanti pasti akan ada jawaban tentang pertanyaan ini”. Meski sebenarnya tidak tau tentang jawaban dari pertanyaan itu, dan aku sendiripun sering kebingungan dengan apa yang aku alami, untuk menyemangati sahabat-sahabatku aku selalu bersikap tegar meski hatiku sebenarnya rapuh.

Dalam setiap renungan aku selalu memikirkan sebuah kata aku ingin mencari “Perubahan”, para pensiunan itulah yang selalu menjadi penyemangat dalam langkahku, “masa iya pensiunan begitu banyak tetapi tidak ada pengangkatan?” Yah, kata itu bisa menjadi sumber inspirasi manakala hati sedang dilanda putus asa.

Bagaimanakah cara untuk menghadapi masalah yang timbul setiap hari, misalnya: ongkos transportasi, kebutuhan sehari-hari dan masih banyak lagi unek-unek yang ada dalam hati. 

Mengapa Wiyata Bakti sepertinya tidak berarti? Padahal dalam setiap aspek kegiatan Wiyata Bakti ikut andil di dalamnya, mengajar, membuat administrasi, bahkan sampai kedisiplinan sudah sama dengan pegawai negeri. Tapi kenapa nasib Wiyata Bakti tidak ada yang peduli?

Mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Hampir setiap Wiyata Bakti setelah mengajar mereka mempunyai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang menjadi tukang ojek, pedagang keliling, buruh pabrik, bahkan sampai menjadi kuli tukang ngangkat kayu, inilah realita yang terjadi. Mereka yang menyandang sebuah gelar Sarjana itu tidak merasa malu menghadapi semua pekerjaan itu. Wiyata Bakti harus selalu bersabar dan tetap berharap bahwa suatu saat nanti pasti akan ada hasil atas jerih payah itu. Aku sengaja menulis kisah ini dan telah mengadakan pengamatan dengan sesama Wiyata Bakti.

Berharap ada peraturan baru untuk sebuah perubahan terutama bagi Wiyata Bakti
Menunggu Pengadaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara umum sampai sekarang masih sepi, dan kalau adapun tidak bisa diikuti oleh semua Wiyata Bakti terutama yang usianya sudah di atas 35 tahun, padahal mereka telah bersusah payah menyamakan ijasah sesuai kualifikasi. Melihat kenyataan ini timbul gejolak dalam hatiku, ingin rasanya aku menemui Bapak Menteri dan mengadukan ketidak berdayaan ini, aku membawa segenggam harapan untuk sahabat-sahabatku, aku ingin sebuah perubahan untuk Wiyata Bakti.

Wiyata Bakti bersabarlah, suatu saat nanti pasti akan ada Perubahan
Kembali lagi dengan sebuah kalimat “Wiyata Bakti bersabarlah, suatu saat nanti pasti akan ada perubahan”, itu kalimat yang selalu dimunculkan manakala Wiyata Bakti sedang gelisah memikirkan nasib ini. Bekerja dengan sebaik-baiknya meski honor masih begitu rendah, dan harus bisa menunjukkan kinerja yang baik meski kadang tidak dihargai. Tetap semangat sahabat-sahabatku meski berstatus Wiyata Bakti tunjukkanlah kalau kalian tidak putus asa dalam perjuangan ini, tunjukkan kinerja yang terbaik dan tetaplah menjadi Wiyata Bakti yang berprestasi, percayalah suatu saat nanti mudah-mudahan ada pemimpin yang mau peduli.
Salam Solidaritas !!!

*) walpapernya di atas  itu seorang model (hmm..biar refresh dikit hehe.., sedang orang yang membuat artikel ini di bawah ini :

Seri Guru Honorer II : Kisah Guru Honor yang Menyabet Prestasi Nasional

Berikut ini saya posting Seri Guru Honorer Edisi Ke II yaitu seorang Ibu Nurbaya yang meraih prestasi tingkat Nasional, berikut kisahnya :

Harapan 2 lomba tingkat nasional, Lomba Kreasi Model Pembelajaran Kemenag
Ternyata, status guru honor yang tak jelas dengan gaji ala kadarnya, tidak menjadi halangan bagi Ibu guru yang satu ini. Di tengah keterbatasannya, ternyata Nurbaya SAg, guru bidang studi Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Kosgoro di Solok mampu berprestasi di tingkat Nasional.

Hidup dibawah rata-rata, mengajar dari pagi - sore di dua sekolah
Nurbaya, SAg, satu di antara seribuan guru honor lainnya yang tersebar di kota dan kabupaten yang nyaris sama nasibnya, bahkan bisa dibilang masih di bawah rata-rata.  Demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, guru bidang studi Agama Islam ini pun terpaksa memborong jam mengajar pagi-sore di sekolah tempatnya mengabdi, korbankan waktu bagi keluarga. Namun siapa menyangkal, Nurbaya berhasil me­noreh prestasi tingkat nasional, ha­rapan 2 lomba kreasi model pem­be­lajaran oleh Kementrian Agama RI.


Nurbaya seorang guru honorer di SMK 1 Kosgoro Solok berbekal SK yayasan semenjak tahun 2000 silam, dan dua tahun terakhir juga aktif mengajar di SMK Negeri 1 Kota Solok jurusan pemasaran. Dalam kesehariannya saat mengisi ruti­nitas (mengajar), Nurbaya terlihat biasa-biasa saja (sederhana), tidak terlihat pernak-pernik yang me­nonjol  layaknya seorang guru senior. Kecuali dihiasi setumpuk buku-buku penduan mengajar di­jepit, setelah buku-buku lainnya penuh sesak dalam tas.

Juara I tingkat Solok lomba karya tulis model pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Meski guru honor, ternyata Nurbaya termasuk sosok yang me­miliki rasa percaya diri cukup tinggi dalam menekuni profesinya, hingga setiap berbagai anjang perlombaan  khususnya lomba karya tulis antar guru yang diselenggarakan peme­rin­tah serta-merta tak luput men­jadi incarannya. Alhasilnya, berkat gigih, Nurbaya berhasil menuai keber­ha­silan, keluar sebagai juara I tingkat Kota Solok dalam lomba karya tulis model pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang di­selenggarakan Kementerian Agama setempat .

Juara II Karya Ilmiah tingkat Provinsi Sumbar

Yakin akan kembali menjadi sang juara, perjuangan wanita berusia 40 tahun ini pun dalam tulisannya setebal 200 halaman berlanjut ke Tingkat Provinsi di tahun 2009 lalu,  dengan tema menjadikan generasi cerdas yang agamais melali sistem ajar professional dengan pemanfaatan media pembelajaran. Nurbaya sengaja mengangkat tema ini ke per­lom­baan mengingat minat siswa/i dalam mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) cukup lemah, PAI kurang diminati layak­nya bidang studi lain. Ber­da­sarkan hasil penelitiannya selama enam bulan, ini lebih disebabkan faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alhasilnya, karya ilmiah yang disusun Nurbaya din­o­bat­kan sebagai juara II tingkat provinsi Sumbar.


Senang mampu berkompetisi meski guru honor
“Saya senang, meski guru honor, saya mampu berkompetisi.  Karya tulis yang begitu dengan susah-payah saya susun, keluar sebagai juara II diantara hasil karya tulis peserta lainnya yang semuanya rata-rata berstatus guru PNS dan senior,” ujar Nurbaya yang ditemui Padang Ekspres di SMKN 1 Kota Solok, Jumat (28/12).


Belum puas sampai disitu, ia pun pada Noverber lalu kembali mengikuti lomba karya tulis dengan tema yang sama setelah ditawari pihak SMKN 1 Solok. Namun kali ini tantangan justru jauh lebih berat, sebab kompetisi yang diikutinya adalah mewakili nama Sumbar untuk tingkat nasional,  Sudah barang tentu kemampuan para pesaing yang bakal dihadapi se­mua­nya hebat, telah teruji dan professional, dengan jam terbang yang tak ada apa-apanya dibanding Nurbaya. Namun kegamangan itu tidak mem­buat Nurbaya pesimis dan ber­mental kerupuk, komitmennya pun tetap bulat.


Alhasilnya, begitu selesai pre­sentasi berselang sepekan berik­ut­nya (10/12), nama Nurbaya pun keluar sebagai pemenang harapan II dan diundang ke Jakarta,  dengan piala plus tabanas diserahkan oleh Kementerian Agama Islam RI mela­lui Direktur PAIS, Dr.H. Amin Haidari,M.Pd di Jakarta.


Meneteskan air mata, sebagai guru honorer, saya naik pesawat
“Saat menerima piala, semua tulang saya terasa menggigil, air mata dengan sendirinya menetes. Sebagai guru honor, saya ke Jakarta naik pesawat,” cerita Nurbaya.


Sempat diakui Nurbaya, sebe­lum hasil pengumuman keluar, sama-sekali Nurbaya tidak me­nya­ngkal namanya akan keluar sebagai pe­menang mengingat para pasaing yang dihadapi seluruhnya cukup tangguh.  Namun berkat gigih dan tetap percaya diri diiringi doa kehadapan Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Sekalipun guru honor, tetap bisa berprestasi.

Berharap, pemerintah daerah menerbitkan SK Wali Kota sebagai guru honorer

Atas pembuaktian prestasi yang diraihnya, Nurbaya hanya berharap kiranya pimpinan daerah segera dapat menerbitkan SK Wali kota atas profesinya sebagai bekal pe­nyam­bung hidup keluarga kelak membantu beban suami tercinta yang juga berstatus guru honor.

(http://dikmen.kemdiknas.go.id, 22/12/2012)
Nantikan Seri Guru Honorer III .... 


Baca Juga :

Yuk kita lihat Draft Revisi PP 74/2008 Tentang Guru apa saja ...

Pada bulan Desember lalu, uji publik mengenai draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru telah berlangsung. Berikut tahap-tahap revisinya :
  1. Pada pekan terakhir Desember 2012, telah dilakukan penyempurnaan draft revisi. Saat ini, hingga 31 Januari 2013 sedang berlangsung penyempurnaan draft tahap akhir di internal Kemendikbud.
  2. Jadwal berikutnya, pada 1 – 15 Februari 2013 direncanakan dilakukan pembahasan antar Kementerian terkait atau harmonisasi draft di Kemenkum dan HAM.
  3. Rencananya, pada 16 Februari – 30 maret 2013 akan masuk pada proses pengesahan oleh Presiden RI melalui Sekretariat Negara (Setneg).

Hal yang akan direvisi pada pasal-pasal PP yang lama, di antaranya adalah menyangkut:
  1. Penegasan  konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat  (Pasal 1 angka 8) dan Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan (Pasal 15)
  2. Konsistensi dan koherensi pendidikan proesi guru, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai dengan pembinaan( Pasal 4 ayat (3))
  3. Rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 9)
  4. Rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (5,6))
  5. Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG).(Pasal 12)
  6. Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru (Pasal 44 ayat (3))
  7. Beban kerja Kepala sekolah, wakil kepala sekolah,ketua program keahlian (di SMK),Kepala Perpustakaan,Kepala laboratorium,,Guru BK,Pengawas (Pasal 54)
  8. Pengangkatan Guru oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui seleksi (:Ujian tertulis, wawancara,, dan praktik mengajar): (Pasal 58)
  9. Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan   pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran (Pasal 62).
Kalau mau lihat draft Revisi PP 74/2008 di bawah ini, teks yang berwarna biru itulah perubahannya :

Draft Revisi PP No. 74/2008 Tentang Guru


Inilah tahap rencana penyelesain Revisi PP 74/2008 yang berlangsung Februari - Maret 2013 ada di bawah ini :



Mari kita kawal perubahan PP ini, terutama draft perubahan yang menyangkut dengan nasib guru honorer ....

Baca juga : 

Revisi PP 74/2008, Payung Hukum Kesejahteraan Guru Non PNS

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan sekolah swasta, masih memprihatinkan. Untuk itu, sejumlah organisasi guru mendesak supaya pemerintah serius menyiapkan payung hukum penetapan upah minimum guru di seluruh Indonesia.

Diskriminasi antara Guru PNS dan Non PNS, kami akan mengawal revisi PP No 74/2008
"Diskriminasi terhadap guru pegawai negeri sipil atau PNS dengan yang di swasta masih terasa. Bukan hanya masalah kesejahteraan, tetapi juga kesempatan mendapatkan penyetaraan hingga pendidikan dan pelatihan untuk guru swasta masih memprihatinkan. Karena itu, kami mau mengawal revisi PP No 74/2008 tentang Guru untuk menjamin perbaikan nasib guru," kata M Fatah Yasin, Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)  di Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Mendesak pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Guru
Menurut Fatah, sejumlah perwakilan guru dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam PGSI, telah menyampaikan aspirasi kepada Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. PGSI mendesak supaya pemerintah berkomitmen untuk menetapkan upah minimum guru untuk menjamin penghidupan guru yang layak, seperti diamanatkan dalam UU No 14/2005 Tentang Guru dan Dosen.

Sangat memprihatinkan, bergelar S-1 gaji 75.000/bulan
"Kondisi saat ini yang memprihatinkan, teruatama untuk guru Taman Kanak-kanak, yang banyak di swasta. Mereka dibayar Rp 75.000 per bulan. Padahal mereka sudah S-1 Pendidikan Anak Usia Dini," ujar Fatah.

Upah minimal guru Non PNS ditetapkan 2 juta/bulan seperti guru PNS baru
Suparman, Penasihat PGSI, menambahkan jika pemerintah tidak mengatur penetapan upah minimum guru, berarti pemerintah tidak serius memperbaiki kondisi kerja guru. "Upah minimum guru minimal ditetapkan Rp 2 juta, seperti guru PNS baru yang ditetapkan pemerintah," kata Suparman.

Ketua PGRI : Guru honorer di sekolah negeri atau swasta dibutuhkan di sekolah-sekolah, tapi gaji dan masa depan karirnya tidak jelas
Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo, mengatakan PGRI juga memperjuangkan adanya upah minimum guru untuk melindungi guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang gaji dan masa depan karirnya tidak jelas, meskipun keberadaan mereka dibutuhkan sekolah.

Ketua PGRI : Kami minta dimasukan ke dalam Revisi Soal PP Guru
"Usulan adanya penetapan upah minimum guru kami minta dimasukkan dalam revisi soal PP Guru yang dikerjakan pemerintah," ujar Sulistiyo.

Kemendibud : Ada 845.987 guru honorer negeri, 314.355 guru honorer swasta
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenikbud), adanya upah minimum guru bisa melindungi 9.545 guru bantu dan 836.442 guru tidak tetap. Di sekolah swasta sendiri, guru tetap yayasan sebanyak 314.355 orang juga perlu mendapat perlindungan supaya digaji memadai minimal sebesar upah minimum guru. 

Kemenag : Ada 603.141 guru swasta

Surat PGRI Kepada Presiden Tentang Penghasilan Minimal Guru Non PNS

Jakarta - Surat PGRI ini ditunjukan langsung kepada Presiden SBY perihal Penghasilan Minimal Guru Non PNS baik yang di sekolah negeri atau di sekolah swasta, tertanggal 1 September 2012. Ada beberapa hal yang diajukan PGRI kepada Presiden SBY, berikut isi surat :



Semoga ada langkah yang nyata dari pemerintah atas usul PGRI ini...
Download file di sini 

Baca juga : 

Moratorium PNS Berakhir, Penerimaan CPNS Kembali Dibuka

JAKARTA - Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung selama 16 bulan telah berakhir. Terhitung 31 Desember 2012, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Penundaan sementara (moratorium) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi selesai. 

Tahun ini membutuhkan 60.000 PNS baru
Tahun ini, penerimaan PNS dibuka lagi. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jumat (25/1). Agus mengharapkan penerimaan PNS benar-benar dilakukan secara selektif.

Agus menyatakan, pembukaan lowongan PNS di setiap kementerian/lembaga harus disertai analisis beban kerja dan persetujuan tim reformasi birokrasi. Menurut rencana, tahun ini dibutuhkan sekitar 60.000 PNS baru.

Pemda harus menganalisis kebutuhan pegawai dan beban kerja
”Tahun ini secara selektif moratorium dihentikan, tetapi prasyaratnya kementerian dan atau lembaga/pemda menyelesaikan analisis kebutuhan pegawai, termasuk analisis beban kerja. Kalau itu bisa diselesaikan, baru boleh merekrut,” jelasnya.

Jumlah pegawai yang pensiun sama dengan jumlah pegawai yang diterima (zero growth)
Agus menambahkan, jumlah pegawai yang pensiun diharapkan sama dengan jumlah pegawai yang akan diterima. ”Tahun ini mengarah ke zero growth (pertumbuhan nol),” tegasnya.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membebani anggaran terlalu besar.

Ketua PGRI : Guru Honorer, Dibutuhkan Tapi Terabaikan

JAKARTA, - Pemerintah diminta untuk melakukan penertiban atas keberadaan guru-guru honorer. Tidak jelasnya status kepegawaian mereka dapat menjadi bumerang bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Status Kepegawain Tidak Jelas
"Dilihat dari status kepegawaiannya memang tidak jelas. Ada yang dibutuhkan, tapi ada yang tidak dibutuhkan," ujar Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, di Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Perlu Peraturan Kepegawaian dan Pendataan keberadaan semua guru
Untuk itu pihaknya memandang penting adanya sebuah ketentuan yang dapat dijadikan landasan untuk rekruitmen, pembinaan, serta pengaturan kepegawaiannya. Pemerintah harus melakukan pendataan terhadap keberadaan semua guru, termasuk guru-guru honorer.

Antara ada dan tiada, dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru, tapi secara kepegawaian tidak jelas
"Posisi guru honorer antara ada dan tiada. Mereka dibutuhkan untuk mengisi kekurangan guru, tapi secara kepegawaian mereka tidak ada. Dari sisi kesejahteraan juga tidak dijamin," ungkap anggota Komite III DPD itu.
Dikatakan, saat ini mulai terjadi kekurangan guru di Indonesia, khususnya untuk jenjang sekolah dasar. Pasalnya, banyak guru yang diangkat melalui program Inpres, mulai memasuki masa pensiun.

Yang bekerja penuh waktu agar diangkat menjadi PNS
Untuk itu, pihaknya mengusulkan, bagi guru honorer yang telah bekerja penuh waktu, berdedikasi dan memiliki prestasi kerja yang baik, serta memenuhi persyaratan, agar dapat diangkat menjadi guru PNS. Sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan tapi keberadaannya dibutuhkan, dapat diangkat menjada pegawai tidak tetap, dengan penghasilan minimal.

Belum ada perhatian dari pemerintah
"Maka harus disiapkan penanganannya, tapi pemerintah belum ada progres dan langkah-langkah untuk itu," imbuhnya.

Secara kepegawaian hendaknya setara PNS
Sementara itu, terkait dengan keberadaan guru swasta atau Non-PNS, hendaknya secara kepegawaian perlu ada kesetaraan dengan guru PNS. Khususnya dalam pembinaan profesi dan pengakuan pengabdian. "Mereka perlu memiliki pengkat dan jabatan seperti yang diterapkan kepada dosen Non-PTN dan dosen PTN," pinta Sulistiyo.

Miris, Gaji Seorang Guru 100 ribu/bulan

BANYUMAS---Nasib gaji guru honorer masih mengenaskan. Bahkan gaji yang mereka terima jauh di bawah gaji buruh yang menerapkan standar UMK. Seperti di Kabupaten Banyumas, saat ini masih cukup banyak guru yang mendapat gaji sekitar antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan.

Mereka adalah Guru SD
''Mereka adalah guru-guru honorer di SD yang baru bekerja, atau mulai mengabdi menjadi guru di SD-SD negeri sejak tahun 2010 ke atas,'' kata Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Takdir Widago,  Selasa (22/1).

Sedangkan bagi guru yang mulai bekerja di bawah tahun 2010, masih agak sedikit lega karena mendapat bantuan tambahan penghasilan dari Pemkab Banyumas sebesar Rp 300.000. Meski besarnya tidak seberapa dan belum mendekati UMK, tambahan penghasilan tersebut cukup menambah penghasilan mereka.

Hampir semua SD kekurangan guru
Takdir sendiri tidak tahu angka pasti jumlah tenaga guru honorer yang ada di Kabupaten Banyumas. Namun, menurutnya, hampir seluruh SD negeri di wilayah Banyumas, mempekerjakan 2-3 guru honorer karena memang hampir seluruh SD mengalami kekurangan guru yang berstatus PNS. ''Dengan jumlah SD negeri yang mencapai 803 sekolah, maka kami perkirakan ada sekitar 20 ribu guru SD yang masih berstatus honorer,'' jelasnya.

Karena PP 48/2005, Bupati dilarang mengeluarkan SK bagi guru honorer
Mereka menjadi guru SD, berdasarkan SK dari kepala sekolah atau komite sekolah di masing-masing sekolah, karena sesuai PP No 48 tahun 2005, bupati sebagai kepala daerah memang sejak tahun 2005 sudah dilarang mengeluarkan SK pengangkatan guru honorer bagi mereka.

Gaji antara 100 ribu - 200 ribu/bulan
Dengan status sebagai guru honorer, sebagian guru hanya mendapat gaji Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan, sebagian lainnya mendapat tambahan penghasilan dari Pemkab Banyumas sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Seri Guru Honorer I : Kisah Tragis Pencipta Lagu Hymne Guru

Siapa yang tak kenal lagu ini lirik hymne guru berjudul “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa“? Masih terngiang betapa di era 1980-an, lagu ini sangat sering dinyanyikan di sekolah-sekolah. Sebab setiap upacara bendera pada hari Senin, lagu ini selalu dinyanyikan.

Hidup dalam kesedehanaan sebagai guru honorer dari tahun 1978 - 2002 (24 tahun), tidak punya gaji pensiun
Istilah “pahlawan tanpa tanda jasa” bahkan kemudian menjadi ikon yang disematkan kepada para guru. Siapa sangka bila “sang pahlawan” yang tanpa tanda jasa itu sejatinya dialami si pencipta lagu tersebut. Ya, Sartono, pencipta lagu yang juga guru itu di masa senjanya hidup dalam kesederhanaan. Laki- laki asal Madiun yang genap berusia 72 tahun, 29 Mei ini, tinggal rumah sederhana di Jalan Halmahera 98, Madiun. Sejak ia mengajar musik di SMP Purna Karya Bhakti Madiun pada 1978, hingga “pensiun” pada 2002 lalu, Sartono tetap menyandang guru honorer. Ia tak punya gaji pensiunan, karena statusnya bukan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sering Mengajukan Menjadi PNS tapi tidak datang juga
Kawan-kawan sesama guru sempat membantu mengajukan dia menjadi PNS. “Katanya sih sering diajukan nama saya, tetapi sampai saya pensiun dari tugas sebagai guru, PNS untuk saya kok tidak datang juga,” kata Sartono.

Sartono memang minder dengan latar belakang pendidikannya yang tak tamat SMA. Ia mengajar di SMP Purna Karya Bhakti, yang belakangan lebih dikenal sebagai SMP Kristen Santo Bernadus, berbekal bakatnya di bidang musik. Sartono yang beragama Islam itu melamar di Santo Bernadus berbekal sertifikat pengalaman kerja di Lokananta, perusahan pembuat piringan hitam di Solo, Jawa Tengah.

Hidup serba kesempitan, gaji akhir pengabdiannya (tahun 2002) "hanya" Rp 60.000/bulan!
Hidup serba dalam kesempitan, tak membuat Sartono meratapi nasib. Ia merasa terhibur, dengan kebersamaan dengan Damiyati, BA, 59 tahun, isterinya yang guru PNS. Damiyati dinikahi Sartono pada 1971. Dari pernikahan mereka belum jua dikaruniai anak. Sehingga mereka mengasuh dua orang keponakan. Damiyati yang juga guru, juga seniman biasa manggung bersama Ketoprak Siswo Budoyo Tulungagung, di masa mudanya.

Gaji paling rendah diantara guru-guru lainnya
Kehidupan sehari-harinya kini hanya dari pensiun istrinya yang tak lebih dari dari Rp 1 juta. Sartono sendiri kala masih aktif mengajar, gajinya pada akhir pengabdiannya sebagai guru seni musik cuma Rp 60.000 per bulan. “Gaji saya sangat rendah, bahkan mungkin paling rendah diantara guru-guru lainnya,” katanya mengenang masa lalunya.

Kala masih kuat, Sartono menambal periuk dapurnya dengan mengajar musik. Sepekan sekali, Sartono yang pandai bermain piano, gitar, dan saksofon, ini rutin mengajar kulintang di Perhutani Nganjuk, sekira 60 kilometer dari rumahnya di Madiun.


Bermula dari bekerja di Lokananta (perusahaan rekaman dan produsen piringan hitam)
Jalan menjadi guru berawal dari kegemarannya bermain musik. Putra sulung dari lima bersaudara ini sebenarnya lahir dari keluarga cukup berada. Maklum, ayahnya R. Soepadi adalah Camat Lorog, Pacitan. Sartono kecil memang suka bermain musik secara otodidak. Namun, hidup nyaman tak bisa dirasakan berlama-lama. Ketika ia berusia 7 tahun, Jepang menduduki Indonesia. Ayahnya pun tak lagi menjabat camat.

Sartono, bersama empat adiknya, Sartini, Sartinah, Sarwono dan Sarsanti, tak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ia sendiri putus sekolah kala kelas dua di SMA Negeri 3 Surabaya. Ia kemudian bekerja di Lokananta, perusahaan rekaman dan produsen piringan hitam. “Saya Lupa tahun berapa itu, tapi saya hanya bekerja selama dua tahun saja,” kata Sartono, yang mengaku sudah susah mengingat tahun.

Selepas kerja di Lokananta, Sartono bergabung dengan grup musik keroncong milik TNI AU di Madiun. Ia bersama kelompok musik tentara itu pernah penghibur tentara di Irian. “Di sana selama tiga bulan,” jelasnya.


Tahun 1980, mengikuti  sayembara penciptaan lagu hymne guru
Ihwal penciptaan lagu himne guru itu boleh dibilang tak sengaja. Ketika itu, tahun 1980, Sartono tengah naik bis menuju Perhutani Nganjuk, untuk mengajar kulintang. Di perjalanan, secara tidak sengaja ia membaca di secarik koran, mengenai sayembara penciptaan lagu himne guru yang diselenggarakan Depdiknas. Hadiahnya besar untuk saat itu, Rp 750.000. Waktu yang tersisa dua pekan, untuk merampungkan lagu.

Sartono yang tak bisa membaca not balok ini, mulai tenggelam dalam kerja keras mengarang lagu saban harinya. “Saya mencermati betul seperti apa sebenarnya guru itu,” jelas Sartono sambil memulai membuat lagu itu.

Waktu sudah mepet, lagu belum juga jadi. Sartono pusing bukan kepalang. Syairnya masih amburadul. Pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri, Sartono tidak keluar rumah. Ia bahkan tak turut beranjang sana mengantar istri dan dua keponakannya silaturrahmi ke orangtua dan sanak famili. “Saat itu kesempatan bagi saya untuk membuat lagu dan syair secara serius,” katanya. “Waktu itu saya merasa begitu lancar membuat lagu dan menulis syairnya.”

Muncul Ide "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa"
Awalnya, lirik yang ia ciptakan kepanjangan. Padahal, durasi lagu tak lebih dari empat menit. Sartono pun berkali- kali mengkajinya untuk mengetahui mana yang harus dibuang. “Karena panjang sekali, maka saya harus membuang beberapa syairnya,” jelas Sartono. Hingga muncullah istilah “pahlawan tanpa tanda jasa.”

“Guru itu juga pahlawan. Tetapi selepas mereka berbakti tak satu pun ada tanda jasa menempel pada mereka, seperti yang ada pada polisi atau tentara,” katanya.

Memenangi lomba tersebut
Persoalan tak begitu saja beres. Lagu ada, Sartono kebingungan mengirimnya ke panitia lomba di Jakarta. Sebab ia tidak punya uang untuk biaya pengiriman via pos. “Akhirnya saya menjual jas untuk biaya pos,” katanya. Sartono menang. “Hadiahnya berupa cek. Sesampainya di Madiun saya tukarkan dengan sepeda motor di salah satu dealer,” kata Sartono.

Penghargaan Minim

1. Tahun 2005 diberi bantuan dari Gubernur Jatim, Rp 600.000+keyboard
Lagunya melambung, Sartono tidak. Sang pencipta tetap saja menggeluti dunia mengajar sebagai guru honorer hingga “pensiun.” Kalaulah ada penghargaan selain hadiah mencipta lagu, “cuma” beberapa lembar piagam ucapan terimakasih. Nampak piagam berpigura dari Gubernur Jawa Timur Imam Utomo yang diberikan pada 2005. Pak Gubernur juga memberikan bantuan Rp 600.000, plus sebuah keyboard.

2. Tahun 2000 diberi Piagam dari Menteri Pendidikan Nasional
Piagam lainnya diberikan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin pada 2000.

3. Tahun 2005, Diberi Piagam dari Menteri Pendidikan Nasional + Uang Rp 600.000 
Kemudian piagam dari Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo pada 2005, plus bantuan uang. “Isinya enam ratus ribu rupiah,” kata Sartono.

4. Tahun 2006, Diberi Sepeda Motor dari Walikota Madiun
Tahun 2006 lalu, giliran Walikota Madiun yang dalam sepanjang sejarah baru kali ini memberikan perhatian kepadanya. “Pak Walikota menghadiahi saya sepeda motor Garuda,” kata Sartono seraya menunjuk sepeda motor pemberian Walikota Madiun.

Meski minim perhatian, Sartono tetaplah bangga, lagunya menjadi himne para guru. Pekerjaan yang dilakoninya selama 24 tahun. Pengabdian yang tak pendek bagi seorang pahlawan tanpa tanda jasa.

PGRI : PP 74/2008 Perlu Segera Direvisi

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru. Diharapkan, perubahan PP tersebut dapat semakin memperkuat peran dan keberadaan guru.

Pengurangan Beban Ajar Guru dari 24 jam  menjadi 18 jam
”Guru-guru sudah menunggu agar PP itu disahkan karena akan semakin memberikan keuntungan bagi guru, salah satunya tentang beban mengajar guru,” ujar Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, saat jumpa pers di Gedung Guru, kemarin.

Dia mengaku telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengurangi beban mengajar guru, dari 24 jam tatap muka menjadi 18 jam tatap muka, dalam seminggu. Syarat beban mengajar itu juga menjadi salah satu syarat pokok bagi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

”Nanti beban guru itu juga akan mengakui tugas sebagai wali kelas, pembimbing ekstrakulikuler, dan pembimbing kesiswaan. Jadi yang dihitung bukan hanya mengajar di depan kelas saja,” terangnya.

Sertifikasi Hanya dengan portofolio
Dikatakan, PP 74 itu juga mengatur tentang sertifikasi guru yang hanya dengan portofolio. Padahal saat ini proses sertifikasi guru telah berubah. Para guru harus mengikuti uji kompetensi awal (UKA) sebelum dinyatakan lulus untuk mengikuti PLPG.
”Karena itu, sangat mendesak dan harus diatur kembali,” imbuh anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu.

Standar Penghasilan Guru
Sulistiyo juga mengatakan, dalam revisi PP tersebut diharapkan juga akan mengatur tentang standar penghasilan guru. ”Sudah ada aturan perundangan yang mewajibkan guru mendapat penghasilan di atas upah minimun. Pemerintah juga harus menegaskan akan perlindungan guru, terutama dari politik daerah,” tegasnya.

Tidak dapat dimungkiri, guru kerap dijadikan objek atau korban politik di daerah. Para kepala daerah, lanjut Sulistiyo, kerap berlindung di balik Undang-Undang Otonomi Daerah.

”Padahal guru sudah memiliki undang-undang sendiri. Karena itu, guru harus diatur berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, bukan Undang-Undang Otonomi Daerah,” tegasnya.
Terkait dengan organisasi profesi guru, menurutnya, berbeda dari organisasi guru. Sebab, organisasi profesi guru harus benar-benar menjamin martabat para guru dan dapat menjangkau seluruh daerah. ”Kepengurusannya harus sampai di tingkat kabupaten/kota karena logikanya, guru ada di daerah,” terangnya.

Saat ini, sejumlah organisasi guru merasa terganggu oleh rencana perubahan PP 74. Perubahan tersebut dinilai akan memberangus kebebasan dan ruang gerak dari organisasi guru.

”Kalau misalnya organisasi guru itu belum sempurna, silakan kembangkan dan perbaiki sampai memenuhi syarat untuk menjadi organisasi profesi guru. Tapi jangan menurunkan aturan yang justru akan merendahkan martabat guru,” pungkasnya.

PGRI : Bom Pensiun Guru SD, Terjadi Pada 2015 hingga 2017

JAKARTA (15/01/2013) - Sampai saat ini pemerintah belum bisa mengatasi kekurangan guru PNS untuk sekolah dasar (SD). Persoalan semakin besar, karena Indonesia bakal menghadapi bom pensiun guru SD tiga tahun berturut-turut. Prediksi bakal terjadi bom pensiun guru SD ini dipaparkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo di Jakarta kemarin (14/01/2013). Dia mengatakan, bom pensiun guru SD ini bakal terjadi tiga tahun berturut-turut. Yakni pada 2015, 2016, dan 2017 mendatang.

Guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah juta jiwa sampai 1 juta lebih
"Antisipasinya tentu harus dipikirkan dari sekarang," katanya. Pada tiga tahun ini, Sulistyo memperkirakan guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah hingga satu juta jiwa lebih. Khusus di tempat kelahirannya, Jawa Tengah, perkiraan pensiun besar-besaran itu mencapai 100 ribu hingga 200 ribu guru SD per tahun. Keberadaan bom pensiun guru SD ini tidak lepas dari siklus pensiun PNS. Sebagaimana diketahui, rata-rata umur pensiun guru PNS adalah 60 tahun. Sulistyo mengatakan pada pertengahan dekade 70-an silam pemerintah sedang giat-giatnya membangun sektor pendidikan. "Program ini terkenal dengan istilah SD Inpres," kata dia.

Berasal dari Rekrutmen Guru Masal di SD Inpres Masa Soeharto
Sulistyo mengatakan kala itu pemerintahan yang dipimpin Soeharto sedang gencar-gencarnya membangun SD-SD Inpres di seluruh Indonesia. Setelah SD-SD Inpres tadi selesai dibangun, ternyata persoalan yang muncul adalah sediktinya jumlah guru. Akhirnya siapa pun yang mau jadi guru, langsung jadi PNS kala itu. "Syaratnya hanya dilatih sebentar," kata dia. Nah, rekrutmen masal guru PNS SD pada masa SD Inpres itu diperkirakan mulai pensiun pada 2015, 2016, dan 2017.

Jangan melanjutkan program moratorium CPNS Guru
Sulistyo berharap pemerintah tidak melanjutkan lagi program moratorium penerimaan CPNS baru secara ketat. Dia mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi jumlah guru SD PNS tahun lalu disebabkan karena program moratorium yang tidak berjalan rapi. Dalam pernyataannya memang pemerintah menyebutkan formasi guru bebas dari moratorium rekrutmen pegawai baru. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak SD di daerah-daerah yang kekurangan guru PNS SD.

Pemerintah menyiapkan Pengganti Guru-guru yang pensiun
Dampak dari kekurangan guru PNS SD sangat luar biasa. Yakni kepala sekolah dengan gampang merekrut guru-guru SD honorer. Kondisi ini sangat merugikan negara di kemudian hari. Sebab guru-guru honorer ini selalu minta diangkat langsung menjadi CPNS oleh pemerintah karena merasa sudah mengabdi lama. Sulistyo tidak ingin kekurangan guru terus terjadi ketika Indonesia bom bom pensiun guru PNS SD. Dia berharap mulai tahun ini atau mentok-mentok pada 2014 nanti, pemerintah menyiapkan pengganti guru-guru yang masuk gerbong pensiun massal itu.

GTT Mengikuti Tes untuk Mendapatkan SK Bupati

Lombok Tengah (12/01/2013) - Guru Honorer atau yang biasa dikenal dengan sebutan Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdi di seluruh Sekolah Negeri mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK di kabupaten lombok tengah, pada hari sabtu, 12 januari 2012 mengikuti tes seleksi untuk mendapatkan SK bupati Lombok Tengah.

Seluruh GTT yang mengikuti tes tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- tiap orang, diserahkan pada saat pendaftaran di UPT. Dikpora Kecamatan masing-masing, Peserta yang mengikuti tes tersebut sejumlah 3000an peserta dari seluruh kecamatan yang ada di lombok tengah.
Pelaksanaan tes tersebut berlangsung di 15 sekolah dengan 105 ruangan di masing-masing ruangan terdapat 20 peserta yang mengikuti tes tersebut.

Para peserta yang mengikuti tes untuk mendapatkan SK bupati diharuskan hadir pada lokasi tes 15 menit sebelum dimulai yaitu pada pukul 14.00 wita, peserta tes dibedakan menjadi 6 bidang yaitu Guru TK, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA/SMK, Guru agama dan Guru Penjaskes.

Dari seluruh guru GTT yang telah mendaftar dan telah menyerahkan uang 100.000 kepada panitia, terdapat beberapa GTT yang tidak lolos seleksi awal karena ijazah yang belum S1 dan lain sebagainya, dan bagi guru yang tidak mengikuti tes tersebut dijanjikan uang pendaftaran yang telah diserahkan akan dikembalikan dalam waktu dekat, meskipun kejelasan waktu belum didapatkan. sedangkan bagi peserta yang mengikuti tes dan kemudian tidak lulus dalam tes uang pendaftaran dianggap hangus dan tidak dikembalikan.

Hmmm, kapan yah daerah lain menyusul?

(km-alhikmah.blogspot.com, 12/01/2013)

Guru Honorer Belum Alami Perbaikan Nasib

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru, profesi yang semestinya mulia karena menyiapkan generasi masa depan bangsa, namun kenyataannya berbalik. Status sebagai guru honorer ada di banyak sekolah karena sekolah-sekolah tidak memiliki guru tetap, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil.

Beban Kerja Penuh, Kesejahteraan Tidak Terjamin
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo di Jakarta, Kamis (10/1/2013), mengatakan jumlah guru honorer sekitar satu juta di sekolah negeri dan swasta. Mereka memiliki beban kerja penuh, namun kesejahteraan tidak terjamin. Untuk guru honorer yang hanya mendapat gaji dari sekolah, pendapatan guru honor bervariasi mulai Rp 150.000 hingga di bawah Rp 1 juta.
Perlu Penetapan Minimal Gaji Minimal Guru Honorer yang layak
Untuk itu, kata Sulistiyo, PGRI memperjuangkan adanya peraturan pemerintah (PP) tentang Pegawai Tidak tetap/honorer penetapan penghasilan minimal guru non-PNS yang mengatur gaji minimal guru honor. Hal ini untuk melindungi guru suapaya bisa mendapat gaji yang layak. Apalagi pemerintah menetapkan gaji guru PNS yang baru minimal Rp 2 juta/bulan.

Subsidi lewat APBN
Guru honor tidak mendapatkan jaminan kesehatan, apalagi jaminan perlindungan hari tua. Untuk itu, jika sekolah tidak mampu membayar gaji minimal yang ditetapkan, pemerintah harus mensubsisi lewat APBN.

"Pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum tuntas. Padahal, sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No 56/2012 yang disahkan Mei lalu, tetapi implementasinya belum ada kejelasan," kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia.

Ani menyebutkan, pada pendataan tahun 2005 tercatat sekitar 300.000 guru honor yang diangkat sekolah/komite. Itu pun ternyata banyak data yang dimanipulasi. Saat ini sudah tercatat lebih dari satu juta guru honorer.

Prihatin Nasib Guru Honorer, PGRI Mengadu ke DPR

JAKARTA- Berbagai pihak menilai salah satu penyebab menurunnya kualitas pendidikan Indonesia yaitu pengadaan dan kualitas guru yang rendah.

Guru Kunci Utama Keberhasilan Pendidikan
Hal tersebut juga disampaikan oleh ketua PGRI, Sulistiyo. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seakan tidak menganggap pentingnya keberadaan guru. Padahal guru merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan Indonesia.

"Ketidakpedulian pemerintah terhadap guru tercermin pada kebijakan yang tidak menganggap guru penting, kesejahteraan guru pun tidak diperhatikan," tutur Sulistiyo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR RI, Kamis (10/1/2013).

Banyak Sekolah yang Kekurangan Guru
Selain itu, Sulistiyo menambahkan, banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan guru negeri, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Kekurangan guru ini terjadi hampir di seluruh SD di Indonesia. Pada setiap sekolah seharusnya pemerintah menyediakan delapan guru pegawai negeri sipil (PNS), namun kenyataannya banyak sekolah yang hanya memiliki tiga guru PNS.

Kebanyakan diisi oleh Guru Honorer
"Kami sudah keliling dan mengumpulkan PGRI dari seluruh kabupaten/kota, tidak ada satu pun daerah yang guru negerinya cukup, kebanyakan diisi oleh guru honorer. Kami lihat kekurangannya bisa sampai 30 hingga 40 persen," imbuhnya.

Perlakukan Guru Honorer Selayaknya Guru Negeri
Sulistyo tidak mempermasalahkan banyaknya guru honorer di sekolah. Namun menurutnya, pemerintah harus memperlakukan guru honorer selayaknya guru negeri. Guru honorer harus diberikan pelatihan, diperhatikan dalam hal kepegawaian dan kesejahteraan. Dia juga mengimbuh, sistem penerimaan guru honorer harus diperbaiki, karena selama ini penerimaan guru tidak diatur.

"Kekurangan guru diatasi oleh Kepala Sekolah dengan seadanya, karena tidak ada perasyaratan khusus untuk merekrut guru honorer," ujarnya.

Benahi Kualitas dan Pengadaan Guru
Berkaitan dengan rencana penerapan kurikulum 2013, Sulistyo meminta pemerintah untuk membenahi kualitas dan pengadaan guru. Selain itu, dia juga berharap agar pemerintah memahami kondisi guru yang sangat heterogen dan belum baik dalam segi kualitas. Menurutnya, kurikulum sebagus apa pun, namun jika kualitas gurunya tidak baik, maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

"Pemerintah jangan main-main dengan kurikulum ini. Kami tidak ingin nantinya guru disalahkan jika kurikulum ini tidak berjalan dengan lancar," tegasnya.

Dana RSBI Bakal Dialokasikan Untuk Gaji Guru Honorer

Puluhan aktivis dari Koalisi Antikomersialisasi Pendidikan (KAP) Jabar akan mendatangi sekolah-sekolah yang masih menjalankan program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Bagi sekolah yang masih memberlakukan RSBI, KAP Jabar akan menyegel sekolah tersebut.

“Sikap tegas KAP Jabar untuk menyegel sekolah RSBI sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah keluar, yakni RSBI dihapus,รข€ tegas Yanyan Erdiyan, perwakilan massa dalam aksinya di halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro, Rabu (9/1/2013).

Dalam putusan MK sudah jelas, sehingga harus dipatuhi semua sekolah. Setelah adanya putusan MK, maka sekolah yang sebelumnya berstatus RSBI harus kembali jadi sekolah regular.

Lebih lanjut Yayan menegaskan, pihaknya tidak hanya melakukan penyegelan tapi juga akan melangkah ke persoalan hukum.

“Kami siap melakukan gugatan hukum jika mereka tetap gunakan RSBI,” ujar Iwan Hermawan, perwakilan massa lainnya.

Alokasikan Untuk Guru Honorer yang Gajinya Kecil
Massa juga mendesak agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten bagi RSBI untuk 2013 dihapuskan. “Alihkan bantuan itu untuk para guru honorer yang gajinya kecil,” pintanya.

Menurut Iwan, sampai saat ini masih banyak guru honorer yang mendapat gaji tidak memadai. Bahkan, gaji mereka tidak manusiawi. Berdasarkan hasil kajian, KAP Jabar ternyata masih banyak guru honorer yang dibayar hanya sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu per bulan. “Saya rasa anggaran bantuan untuk RSBI itu cukup kalau dialihkan ke guru honorer,” pungkasnya.

Tak Punya SK Bupati, Guru Wiyata Bakti di Sekolah Negeri Tak Boleh Ikut UK

PURWOKERTO - Kendati seluruh guru yang memiliki Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada 2013 nanti wajib mengikuti uji kompetensi (UK), namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi guru wiyata bakti (WB) yang tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Semua Guru Ikut UK, kecuali Guru Wiyata Bakti yang tidak memiliki SK Bupati
"Semua guru nanti diharuskan ikut uji kompetensi. Tapi itu tidak berlaku bagi guru WB yang tidak memiliki SK.  Guru WB di sekolah negeri, SK pengangkatannya dari bupati/wali kota, sedangkan guru WB di sekolah swasta dari ketua yayasan," kata Rahita Utama, kepala seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK) Dikdas Dinas Pendidikan Banyumas, Selasa (8/1) pagi.

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada PP No 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.  Diakui, aturan itu mendapatkan pertentangan dari mereka. Namun demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, sebab ketentuannya memang seperti itu.

Perlu Verifikasi Lagi
Dia menambahkan, saat ini Kemendikbud telah mengeluarkan data tentang daftar guru yang berhak mengikuti uji kompetensi.  Namun demikian, data tersebut belum sempurna, pasalnya masih ada kekeliruan.  "Itu masih data "sampah", sehingga masih perlu diverifikasi lagi," ujarnya.

Belum sempurnanya data tersebut terlihat dari adanya sejumlah guru yang sudah pensiun, tetapi masih diikutkan ke dalam daftar guru yang akan mengikuti uji kompetensi tahun depan.  Bahkan ada guru yang usianya sudah 80 tahun, tetapi terdaftar sebagai peserta.  Belum lagi guru yang sudah ikut sertifikasi, namun masih tercantum sebagai peserta.

"Maka dari itu kami sudah menyiapkan blangko verifikasi yang akan diserahkan ke masing-masing sekolah.  Diharapkan daftar guru yang akan ikut uji kompetensi sudah valid," kata dia.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, jumlah guru yang sudah memiliki NUPTK sebanyak 14.764 orang. Rinciannya guru TK sebanyak 1.447 orang, SD 7.100 orang, SMP 3.719 orang, SMA 1.144 orang dan SMK sebanyak 1.354 orang.

FGII Desak Bupati/Wali Kota Keluarkan SK Guru Tetap Untuk GTT

BANDUNG - Federasi Guru Independen Indonesia mendesak wali kota atau bupati memberikan surat keputusan (SK) guru tetap kepada guru honorer diluar guru tetap yayasan baik yang disekolah negeri maupun di sekolah swasta.

Berpendidikan Sarjana Tapi Gaji Dibawah UMR
"Hal ini akan membantu guru honorer untuk bisa mengikuti sertifikasi guru sehingga guru honorer akan mendapat tunjangan profesi dan membantu tinggkat kesejahteraan sesuai dengan Upah Minimun Regional (UMR)," kata Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan di Kota Bandung, Sabtu (5/4).

Menurutnya, selama ini pendapatan guru honorer masih dibawah UMR walaupun rata-rata berpendidikan sarjana.

Akan Mendapat Tunjangan Profesi Bila SK dari Bupati
Bersadarkan keterangan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 26 Desember 2012 FGII bahwa guru Guru Tidak Tetap (GTT) baik di sekolah negeri maupun disekolah swasta bisa disertifikasi dan akan mendapat tunjangan profesi bila mendapat SK Guru Tetap dari bupati/wali kota setempat.

Sesuai Amanat PP Nomor 74 Tahun 2008
Hal ini sebagiman amanat peraturan pemerintah Nomer 74 tahun 2008 pasal 1 ayat 8, Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat dua tahun secara terus-menerus. Dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

SK Bupati, Menjadi Payung Hukum Kejelasan Status Bagi GTT

Dia mengatakan pada pasal 15 disebutkan tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan diantaranya terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap. Beberapa Kabupaten di NTT seperti Lombok Tengah dari perjuangan yang dilakukan oleh GTT Lombok Barat Bupati Lombok Barat DR.H.Zaini Arony, M.Pd telah menerbitkan SK Nomor: 840 /162 / Dikbud / 2012. tertanggal 16 Juli Tahun 2012, akan menjadi payung hukum bagi GTT dalam kejelasan statusnya sebagai guru.

Iwan menjelaskan penerbitan SK oleh bupati ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan tunjangan profesi GTT sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan kepada GTT yang telah di sertifikasi sejak tahun 2007 sampai sekarang. 

PGRI : Kita Kekurangan 100 ribu Guru SD PNS

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak ketinggalan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam sektor pelayanan pendidikan 2012. Mereka kecewa karena persoalan kekurangan guru SD PNS tidak terpecahkan hingga pergantian tahun berlangsung.

Kekurangan 100ribu Guru PNS SD
“Pemenuhan kebutuhan guru SD selama 2012 benar-benar tidak jalan. Saat ini kita kekurangan 100 ribu guru SD PNS. Kita berharap tahun 2013 tidak terjadi lagi kekurangan guru," tutur Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo di Jakarta, Senin (31/12).

96% Kabupaten/Kota Kekurangan Guru PNS SD
PGRI menghitung kekurangan guru SD PNS lebih dari seratus ribu. Mereka menerima laporan kasus kekurangan guru SD PNS terjadi di 96 persen kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.

Menurut Sulistyo, persoalan kekurangan guru yang tidak terpecahkan itu menimbulkan persoalan baru. Yakni membeludaknya jumlah guru SD honorer. Dari analisis PGRI, kepala SD yang kekurangan guru dengan gampangnya merekrut guru honorer baru. "Karena memang tidak ada solusi lagi," katanya.

Sulistyo khawatir banyaknya jumlah guru SD honorer itu akan merepotkan pemerintah. Sebab, tidak menutup kemungkinan mereka akan menuntut diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes.

Kecenderungan para guru honorer menuntut langsung jadi PNS karena pengabdian mereka benar-benar berat. Sulistyo mengatakan, guru-guru SD honorer itu beban kerjanya sama dengan guru SD PNS. Sebaliknya, imbalan gaji untuk guru SD honorer jauh di bawah guru SD PNS.

Dia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling lempar tanggung jawab atas persoalan kekurangan guru SD PNS itu. Dikhawatirkan jika pemerintah tahun depan belum mencabut moratorium CPNS baru, kasus kekurangan guru SD semakin kronis.

Perbaiki Sistem Kesejahteraan Guru
Selain soal pemenuhan jumlah guru SD, Sulistyo meminta pemerintah memperbaiki sistem kesejahteraan guru-guru swasta yang sudah terlanjur bekerja. Sulistyo menuntut upah atau gaji guru swasta minimal sama dengan UMK setempat. "Tidak apa-apa gajinya sama dengan buruh (sesuai UMK), daripada digaji Rp300 ribu per bulan," tutur Sulistyo.

Kesimpulan PGRI, pemenuhan jumlah dan kesejahteraan guru SD, SMP, SMA, dan madrasah sangat penting. Sebab, mengutip dari sejumlah hasil penelitian, kemampuan siswa Indonesia masih rendah. Di antaranya hasil penelitian Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) 2011 yang dilansir pertengahan bulan ini.

Dari penelitan TIMSS disebutkan bahwa nilai rata-rata matematika siswa kelas 2 SMP di Indonesia hanya 386 dan menempati urutan 38 dari 42 negara yang diteliti. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Suriah, Maroko, Oman, dan Ghana. Posisi tiga besar diduduki Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan.

Sedangkan untuk pelajaran sains tidak kalah jeblok. Nilai rata-rata sains siswa kelas 2 SMP adalah 406 dan menempatkan Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara. "Kami kecewa karena posisi Indonesia kalah dari Palestina, negara yang didera konflik berkepanjangan," jelas Sulistyo

KSPI Akan Perjuangkan Gaji Guru Honorer

Jakarta- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) cukup prihatin terhadap nasib sekitar 1 juta lebih guru honorer, guru madrasah, dan guru TK/PAUD. Mereka hanya menerima upah per bulan sebesar Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu.

"Masak guru honorer dinomorduakan. Negara wajib membiayai pendidikan, itu tugas negara, bukan yayasan atau pihak swasta. Termasuk guru honorer di bawah UMP," jelas Presiden KSPI Said Iqbal dalam acara refleksi akhir tahun 2012 di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, (27/12/2012).

Bersama PGRI, Mendorong Pemerintah Memberikan Subsidi 1 - 1,5 juta
KSPI, terang Said, berencana mendorong pemerintah memberikan subsidi minimal Rp 500 ribu kepada guru honorer. "Tapi tergantung PGRI, bisa sampai Rp 1juta-Rp 1,5 juta subsidi. Itu komitmen PGRI bersama KSPI," tukasnya.

Lalu target 2013, kata Said, akan mendorong pemerintah membentuk regulasi asli Jaminan Kesehatan dan Jaminan Pensiun. "KSPI akan melakukan aksi lebih besar dari 2012. Ini akan lebih hangat, bahkan lebih memanas. Jika pada 2012 ada 6 aksi, tahun 2013 kami akan lakukan 8-10 aksi secara massal," ucap alumni Politeknik Universitas Indonesia itu.

Nantinya pada 2013, ungkap Said, Serikat Pekerja akan mengerahkan lebih dari 30.000 orang di seluruh Indonesia pada pertengahan Januari.

"Tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan aksi mogok massal. Jaminan sosial 2013 harus clear. Kami, buruh, kenaikan UMP Rp 2 juta bukan sudah senang. Karena kalau rata-rata nasional upah minimum kita jauh dari Filipina dan Thailand. Kalau UMP Rp 2 juta itu kan di Jakarta saja," imbuh Said.

Karena itu KSPI menuntut, kata Said, pemerintah harus memberlakukan Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat per 1 Januari 2014. Dan memberlakukan jaminan pensiun pekerja swasta per 1 Juli 2015.

"Sebab menjelang pasar bebas 2015, syarat tidak boleh ada buruh susah. Artinya pemerintah harus siap menyejahterakan buruh. Karena tahun 2012, pemerintah tidak serius dan pengusaha tidak siap mengimplementasikan regulasi," kata Said.

Uji Publik Kurikulum 2013

Kemendikbud membuka Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013. Uji Publik ini dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Tahap kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada tanggal 22 Nopember 2012. Tahap ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui saluran daring (on-line) seperti sekarang Anda ikuti pada laman http://kurikulum2013.kemdikbud.go.id
 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT-PTT KEBUMEN - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
| "Bagi para pengunjung blog ini, nantikan tampilan blog baru FK GTT PTT Kebumen, dengan tampilan yang keren, serta isi yang dilengkapi dengan seputar Kegiatan FK GTT-PTT KEBUMEN. Insyaalloh Launching Blog tanggal 14 Februari 2013" |