Blogger Widgets
FK GTT-PTT KEBUMEN
Selamat datang di FK GTT-PTT Kebumen
Headlines News :

Miris, Gaji Seorang Guru 100 ribu/bulan

BANYUMAS---Nasib gaji guru honorer masih mengenaskan. Bahkan gaji yang mereka terima jauh di bawah gaji buruh yang menerapkan standar UMK. Seperti di Kabupaten Banyumas, saat ini masih cukup banyak guru yang mendapat gaji sekitar antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan.

Mereka adalah Guru SD
''Mereka adalah guru-guru honorer di SD yang baru bekerja, atau mulai mengabdi menjadi guru di SD-SD negeri sejak tahun 2010 ke atas,'' kata Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Takdir Widago,  Selasa (22/1).

Sedangkan bagi guru yang mulai bekerja di bawah tahun 2010, masih agak sedikit lega karena mendapat bantuan tambahan penghasilan dari Pemkab Banyumas sebesar Rp 300.000. Meski besarnya tidak seberapa dan belum mendekati UMK, tambahan penghasilan tersebut cukup menambah penghasilan mereka.

Hampir semua SD kekurangan guru
Takdir sendiri tidak tahu angka pasti jumlah tenaga guru honorer yang ada di Kabupaten Banyumas. Namun, menurutnya, hampir seluruh SD negeri di wilayah Banyumas, mempekerjakan 2-3 guru honorer karena memang hampir seluruh SD mengalami kekurangan guru yang berstatus PNS. ''Dengan jumlah SD negeri yang mencapai 803 sekolah, maka kami perkirakan ada sekitar 20 ribu guru SD yang masih berstatus honorer,'' jelasnya.

Karena PP 48/2005, Bupati dilarang mengeluarkan SK bagi guru honorer
Mereka menjadi guru SD, berdasarkan SK dari kepala sekolah atau komite sekolah di masing-masing sekolah, karena sesuai PP No 48 tahun 2005, bupati sebagai kepala daerah memang sejak tahun 2005 sudah dilarang mengeluarkan SK pengangkatan guru honorer bagi mereka.

Gaji antara 100 ribu - 200 ribu/bulan
Dengan status sebagai guru honorer, sebagian guru hanya mendapat gaji Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan, sebagian lainnya mendapat tambahan penghasilan dari Pemkab Banyumas sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Seri Guru Honorer I : Kisah Tragis Pencipta Lagu Hymne Guru

Siapa yang tak kenal lagu ini lirik hymne guru berjudul “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa“? Masih terngiang betapa di era 1980-an, lagu ini sangat sering dinyanyikan di sekolah-sekolah. Sebab setiap upacara bendera pada hari Senin, lagu ini selalu dinyanyikan.

Hidup dalam kesedehanaan sebagai guru honorer dari tahun 1978 - 2002 (24 tahun), tidak punya gaji pensiun
Istilah “pahlawan tanpa tanda jasa” bahkan kemudian menjadi ikon yang disematkan kepada para guru. Siapa sangka bila “sang pahlawan” yang tanpa tanda jasa itu sejatinya dialami si pencipta lagu tersebut. Ya, Sartono, pencipta lagu yang juga guru itu di masa senjanya hidup dalam kesederhanaan. Laki- laki asal Madiun yang genap berusia 72 tahun, 29 Mei ini, tinggal rumah sederhana di Jalan Halmahera 98, Madiun. Sejak ia mengajar musik di SMP Purna Karya Bhakti Madiun pada 1978, hingga “pensiun” pada 2002 lalu, Sartono tetap menyandang guru honorer. Ia tak punya gaji pensiunan, karena statusnya bukan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sering Mengajukan Menjadi PNS tapi tidak datang juga
Kawan-kawan sesama guru sempat membantu mengajukan dia menjadi PNS. “Katanya sih sering diajukan nama saya, tetapi sampai saya pensiun dari tugas sebagai guru, PNS untuk saya kok tidak datang juga,” kata Sartono.

Sartono memang minder dengan latar belakang pendidikannya yang tak tamat SMA. Ia mengajar di SMP Purna Karya Bhakti, yang belakangan lebih dikenal sebagai SMP Kristen Santo Bernadus, berbekal bakatnya di bidang musik. Sartono yang beragama Islam itu melamar di Santo Bernadus berbekal sertifikat pengalaman kerja di Lokananta, perusahan pembuat piringan hitam di Solo, Jawa Tengah.

Hidup serba kesempitan, gaji akhir pengabdiannya (tahun 2002) "hanya" Rp 60.000/bulan!
Hidup serba dalam kesempitan, tak membuat Sartono meratapi nasib. Ia merasa terhibur, dengan kebersamaan dengan Damiyati, BA, 59 tahun, isterinya yang guru PNS. Damiyati dinikahi Sartono pada 1971. Dari pernikahan mereka belum jua dikaruniai anak. Sehingga mereka mengasuh dua orang keponakan. Damiyati yang juga guru, juga seniman biasa manggung bersama Ketoprak Siswo Budoyo Tulungagung, di masa mudanya.

Gaji paling rendah diantara guru-guru lainnya
Kehidupan sehari-harinya kini hanya dari pensiun istrinya yang tak lebih dari dari Rp 1 juta. Sartono sendiri kala masih aktif mengajar, gajinya pada akhir pengabdiannya sebagai guru seni musik cuma Rp 60.000 per bulan. “Gaji saya sangat rendah, bahkan mungkin paling rendah diantara guru-guru lainnya,” katanya mengenang masa lalunya.

Kala masih kuat, Sartono menambal periuk dapurnya dengan mengajar musik. Sepekan sekali, Sartono yang pandai bermain piano, gitar, dan saksofon, ini rutin mengajar kulintang di Perhutani Nganjuk, sekira 60 kilometer dari rumahnya di Madiun.


Bermula dari bekerja di Lokananta (perusahaan rekaman dan produsen piringan hitam)
Jalan menjadi guru berawal dari kegemarannya bermain musik. Putra sulung dari lima bersaudara ini sebenarnya lahir dari keluarga cukup berada. Maklum, ayahnya R. Soepadi adalah Camat Lorog, Pacitan. Sartono kecil memang suka bermain musik secara otodidak. Namun, hidup nyaman tak bisa dirasakan berlama-lama. Ketika ia berusia 7 tahun, Jepang menduduki Indonesia. Ayahnya pun tak lagi menjabat camat.

Sartono, bersama empat adiknya, Sartini, Sartinah, Sarwono dan Sarsanti, tak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ia sendiri putus sekolah kala kelas dua di SMA Negeri 3 Surabaya. Ia kemudian bekerja di Lokananta, perusahaan rekaman dan produsen piringan hitam. “Saya Lupa tahun berapa itu, tapi saya hanya bekerja selama dua tahun saja,” kata Sartono, yang mengaku sudah susah mengingat tahun.

Selepas kerja di Lokananta, Sartono bergabung dengan grup musik keroncong milik TNI AU di Madiun. Ia bersama kelompok musik tentara itu pernah penghibur tentara di Irian. “Di sana selama tiga bulan,” jelasnya.


Tahun 1980, mengikuti  sayembara penciptaan lagu hymne guru
Ihwal penciptaan lagu himne guru itu boleh dibilang tak sengaja. Ketika itu, tahun 1980, Sartono tengah naik bis menuju Perhutani Nganjuk, untuk mengajar kulintang. Di perjalanan, secara tidak sengaja ia membaca di secarik koran, mengenai sayembara penciptaan lagu himne guru yang diselenggarakan Depdiknas. Hadiahnya besar untuk saat itu, Rp 750.000. Waktu yang tersisa dua pekan, untuk merampungkan lagu.

Sartono yang tak bisa membaca not balok ini, mulai tenggelam dalam kerja keras mengarang lagu saban harinya. “Saya mencermati betul seperti apa sebenarnya guru itu,” jelas Sartono sambil memulai membuat lagu itu.

Waktu sudah mepet, lagu belum juga jadi. Sartono pusing bukan kepalang. Syairnya masih amburadul. Pada hari pertama Hari Raya Idul Fitri, Sartono tidak keluar rumah. Ia bahkan tak turut beranjang sana mengantar istri dan dua keponakannya silaturrahmi ke orangtua dan sanak famili. “Saat itu kesempatan bagi saya untuk membuat lagu dan syair secara serius,” katanya. “Waktu itu saya merasa begitu lancar membuat lagu dan menulis syairnya.”

Muncul Ide "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa"
Awalnya, lirik yang ia ciptakan kepanjangan. Padahal, durasi lagu tak lebih dari empat menit. Sartono pun berkali- kali mengkajinya untuk mengetahui mana yang harus dibuang. “Karena panjang sekali, maka saya harus membuang beberapa syairnya,” jelas Sartono. Hingga muncullah istilah “pahlawan tanpa tanda jasa.”

“Guru itu juga pahlawan. Tetapi selepas mereka berbakti tak satu pun ada tanda jasa menempel pada mereka, seperti yang ada pada polisi atau tentara,” katanya.

Memenangi lomba tersebut
Persoalan tak begitu saja beres. Lagu ada, Sartono kebingungan mengirimnya ke panitia lomba di Jakarta. Sebab ia tidak punya uang untuk biaya pengiriman via pos. “Akhirnya saya menjual jas untuk biaya pos,” katanya. Sartono menang. “Hadiahnya berupa cek. Sesampainya di Madiun saya tukarkan dengan sepeda motor di salah satu dealer,” kata Sartono.

Penghargaan Minim

1. Tahun 2005 diberi bantuan dari Gubernur Jatim, Rp 600.000+keyboard
Lagunya melambung, Sartono tidak. Sang pencipta tetap saja menggeluti dunia mengajar sebagai guru honorer hingga “pensiun.” Kalaulah ada penghargaan selain hadiah mencipta lagu, “cuma” beberapa lembar piagam ucapan terimakasih. Nampak piagam berpigura dari Gubernur Jawa Timur Imam Utomo yang diberikan pada 2005. Pak Gubernur juga memberikan bantuan Rp 600.000, plus sebuah keyboard.

2. Tahun 2000 diberi Piagam dari Menteri Pendidikan Nasional
Piagam lainnya diberikan Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin pada 2000.

3. Tahun 2005, Diberi Piagam dari Menteri Pendidikan Nasional + Uang Rp 600.000 
Kemudian piagam dari Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo pada 2005, plus bantuan uang. “Isinya enam ratus ribu rupiah,” kata Sartono.

4. Tahun 2006, Diberi Sepeda Motor dari Walikota Madiun
Tahun 2006 lalu, giliran Walikota Madiun yang dalam sepanjang sejarah baru kali ini memberikan perhatian kepadanya. “Pak Walikota menghadiahi saya sepeda motor Garuda,” kata Sartono seraya menunjuk sepeda motor pemberian Walikota Madiun.

Meski minim perhatian, Sartono tetaplah bangga, lagunya menjadi himne para guru. Pekerjaan yang dilakoninya selama 24 tahun. Pengabdian yang tak pendek bagi seorang pahlawan tanpa tanda jasa.

PGRI : PP 74/2008 Perlu Segera Direvisi

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 tentang Guru. Diharapkan, perubahan PP tersebut dapat semakin memperkuat peran dan keberadaan guru.

Pengurangan Beban Ajar Guru dari 24 jam  menjadi 18 jam
”Guru-guru sudah menunggu agar PP itu disahkan karena akan semakin memberikan keuntungan bagi guru, salah satunya tentang beban mengajar guru,” ujar Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo, saat jumpa pers di Gedung Guru, kemarin.

Dia mengaku telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengurangi beban mengajar guru, dari 24 jam tatap muka menjadi 18 jam tatap muka, dalam seminggu. Syarat beban mengajar itu juga menjadi salah satu syarat pokok bagi guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

”Nanti beban guru itu juga akan mengakui tugas sebagai wali kelas, pembimbing ekstrakulikuler, dan pembimbing kesiswaan. Jadi yang dihitung bukan hanya mengajar di depan kelas saja,” terangnya.

Sertifikasi Hanya dengan portofolio
Dikatakan, PP 74 itu juga mengatur tentang sertifikasi guru yang hanya dengan portofolio. Padahal saat ini proses sertifikasi guru telah berubah. Para guru harus mengikuti uji kompetensi awal (UKA) sebelum dinyatakan lulus untuk mengikuti PLPG.
”Karena itu, sangat mendesak dan harus diatur kembali,” imbuh anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah itu.

Standar Penghasilan Guru
Sulistiyo juga mengatakan, dalam revisi PP tersebut diharapkan juga akan mengatur tentang standar penghasilan guru. ”Sudah ada aturan perundangan yang mewajibkan guru mendapat penghasilan di atas upah minimun. Pemerintah juga harus menegaskan akan perlindungan guru, terutama dari politik daerah,” tegasnya.

Tidak dapat dimungkiri, guru kerap dijadikan objek atau korban politik di daerah. Para kepala daerah, lanjut Sulistiyo, kerap berlindung di balik Undang-Undang Otonomi Daerah.

”Padahal guru sudah memiliki undang-undang sendiri. Karena itu, guru harus diatur berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, bukan Undang-Undang Otonomi Daerah,” tegasnya.
Terkait dengan organisasi profesi guru, menurutnya, berbeda dari organisasi guru. Sebab, organisasi profesi guru harus benar-benar menjamin martabat para guru dan dapat menjangkau seluruh daerah. ”Kepengurusannya harus sampai di tingkat kabupaten/kota karena logikanya, guru ada di daerah,” terangnya.

Saat ini, sejumlah organisasi guru merasa terganggu oleh rencana perubahan PP 74. Perubahan tersebut dinilai akan memberangus kebebasan dan ruang gerak dari organisasi guru.

”Kalau misalnya organisasi guru itu belum sempurna, silakan kembangkan dan perbaiki sampai memenuhi syarat untuk menjadi organisasi profesi guru. Tapi jangan menurunkan aturan yang justru akan merendahkan martabat guru,” pungkasnya.

PGRI : Bom Pensiun Guru SD, Terjadi Pada 2015 hingga 2017

JAKARTA (15/01/2013) - Sampai saat ini pemerintah belum bisa mengatasi kekurangan guru PNS untuk sekolah dasar (SD). Persoalan semakin besar, karena Indonesia bakal menghadapi bom pensiun guru SD tiga tahun berturut-turut. Prediksi bakal terjadi bom pensiun guru SD ini dipaparkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo di Jakarta kemarin (14/01/2013). Dia mengatakan, bom pensiun guru SD ini bakal terjadi tiga tahun berturut-turut. Yakni pada 2015, 2016, dan 2017 mendatang.

Guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah juta jiwa sampai 1 juta lebih
"Antisipasinya tentu harus dipikirkan dari sekarang," katanya. Pada tiga tahun ini, Sulistyo memperkirakan guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah hingga satu juta jiwa lebih. Khusus di tempat kelahirannya, Jawa Tengah, perkiraan pensiun besar-besaran itu mencapai 100 ribu hingga 200 ribu guru SD per tahun. Keberadaan bom pensiun guru SD ini tidak lepas dari siklus pensiun PNS. Sebagaimana diketahui, rata-rata umur pensiun guru PNS adalah 60 tahun. Sulistyo mengatakan pada pertengahan dekade 70-an silam pemerintah sedang giat-giatnya membangun sektor pendidikan. "Program ini terkenal dengan istilah SD Inpres," kata dia.

Berasal dari Rekrutmen Guru Masal di SD Inpres Masa Soeharto
Sulistyo mengatakan kala itu pemerintahan yang dipimpin Soeharto sedang gencar-gencarnya membangun SD-SD Inpres di seluruh Indonesia. Setelah SD-SD Inpres tadi selesai dibangun, ternyata persoalan yang muncul adalah sediktinya jumlah guru. Akhirnya siapa pun yang mau jadi guru, langsung jadi PNS kala itu. "Syaratnya hanya dilatih sebentar," kata dia. Nah, rekrutmen masal guru PNS SD pada masa SD Inpres itu diperkirakan mulai pensiun pada 2015, 2016, dan 2017.

Jangan melanjutkan program moratorium CPNS Guru
Sulistyo berharap pemerintah tidak melanjutkan lagi program moratorium penerimaan CPNS baru secara ketat. Dia mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi jumlah guru SD PNS tahun lalu disebabkan karena program moratorium yang tidak berjalan rapi. Dalam pernyataannya memang pemerintah menyebutkan formasi guru bebas dari moratorium rekrutmen pegawai baru. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak SD di daerah-daerah yang kekurangan guru PNS SD.

Pemerintah menyiapkan Pengganti Guru-guru yang pensiun
Dampak dari kekurangan guru PNS SD sangat luar biasa. Yakni kepala sekolah dengan gampang merekrut guru-guru SD honorer. Kondisi ini sangat merugikan negara di kemudian hari. Sebab guru-guru honorer ini selalu minta diangkat langsung menjadi CPNS oleh pemerintah karena merasa sudah mengabdi lama. Sulistyo tidak ingin kekurangan guru terus terjadi ketika Indonesia bom bom pensiun guru PNS SD. Dia berharap mulai tahun ini atau mentok-mentok pada 2014 nanti, pemerintah menyiapkan pengganti guru-guru yang masuk gerbong pensiun massal itu.

GTT Mengikuti Tes untuk Mendapatkan SK Bupati

Lombok Tengah (12/01/2013) - Guru Honorer atau yang biasa dikenal dengan sebutan Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengabdi di seluruh Sekolah Negeri mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK di kabupaten lombok tengah, pada hari sabtu, 12 januari 2012 mengikuti tes seleksi untuk mendapatkan SK bupati Lombok Tengah.

Seluruh GTT yang mengikuti tes tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- tiap orang, diserahkan pada saat pendaftaran di UPT. Dikpora Kecamatan masing-masing, Peserta yang mengikuti tes tersebut sejumlah 3000an peserta dari seluruh kecamatan yang ada di lombok tengah.
Pelaksanaan tes tersebut berlangsung di 15 sekolah dengan 105 ruangan di masing-masing ruangan terdapat 20 peserta yang mengikuti tes tersebut.

Para peserta yang mengikuti tes untuk mendapatkan SK bupati diharuskan hadir pada lokasi tes 15 menit sebelum dimulai yaitu pada pukul 14.00 wita, peserta tes dibedakan menjadi 6 bidang yaitu Guru TK, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA/SMK, Guru agama dan Guru Penjaskes.

Dari seluruh guru GTT yang telah mendaftar dan telah menyerahkan uang 100.000 kepada panitia, terdapat beberapa GTT yang tidak lolos seleksi awal karena ijazah yang belum S1 dan lain sebagainya, dan bagi guru yang tidak mengikuti tes tersebut dijanjikan uang pendaftaran yang telah diserahkan akan dikembalikan dalam waktu dekat, meskipun kejelasan waktu belum didapatkan. sedangkan bagi peserta yang mengikuti tes dan kemudian tidak lulus dalam tes uang pendaftaran dianggap hangus dan tidak dikembalikan.

Hmmm, kapan yah daerah lain menyusul?

(km-alhikmah.blogspot.com, 12/01/2013)

Guru Honorer Belum Alami Perbaikan Nasib

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru, profesi yang semestinya mulia karena menyiapkan generasi masa depan bangsa, namun kenyataannya berbalik. Status sebagai guru honorer ada di banyak sekolah karena sekolah-sekolah tidak memiliki guru tetap, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil.

Beban Kerja Penuh, Kesejahteraan Tidak Terjamin
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo di Jakarta, Kamis (10/1/2013), mengatakan jumlah guru honorer sekitar satu juta di sekolah negeri dan swasta. Mereka memiliki beban kerja penuh, namun kesejahteraan tidak terjamin. Untuk guru honorer yang hanya mendapat gaji dari sekolah, pendapatan guru honor bervariasi mulai Rp 150.000 hingga di bawah Rp 1 juta.
Perlu Penetapan Minimal Gaji Minimal Guru Honorer yang layak
Untuk itu, kata Sulistiyo, PGRI memperjuangkan adanya peraturan pemerintah (PP) tentang Pegawai Tidak tetap/honorer penetapan penghasilan minimal guru non-PNS yang mengatur gaji minimal guru honor. Hal ini untuk melindungi guru suapaya bisa mendapat gaji yang layak. Apalagi pemerintah menetapkan gaji guru PNS yang baru minimal Rp 2 juta/bulan.

Subsidi lewat APBN
Guru honor tidak mendapatkan jaminan kesehatan, apalagi jaminan perlindungan hari tua. Untuk itu, jika sekolah tidak mampu membayar gaji minimal yang ditetapkan, pemerintah harus mensubsisi lewat APBN.

"Pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum tuntas. Padahal, sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No 56/2012 yang disahkan Mei lalu, tetapi implementasinya belum ada kejelasan," kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia.

Ani menyebutkan, pada pendataan tahun 2005 tercatat sekitar 300.000 guru honor yang diangkat sekolah/komite. Itu pun ternyata banyak data yang dimanipulasi. Saat ini sudah tercatat lebih dari satu juta guru honorer.

Prihatin Nasib Guru Honorer, PGRI Mengadu ke DPR

JAKARTA- Berbagai pihak menilai salah satu penyebab menurunnya kualitas pendidikan Indonesia yaitu pengadaan dan kualitas guru yang rendah.

Guru Kunci Utama Keberhasilan Pendidikan
Hal tersebut juga disampaikan oleh ketua PGRI, Sulistiyo. Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seakan tidak menganggap pentingnya keberadaan guru. Padahal guru merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan Indonesia.

"Ketidakpedulian pemerintah terhadap guru tercermin pada kebijakan yang tidak menganggap guru penting, kesejahteraan guru pun tidak diperhatikan," tutur Sulistiyo saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR RI, Kamis (10/1/2013).

Banyak Sekolah yang Kekurangan Guru
Selain itu, Sulistiyo menambahkan, banyak sekolah di Indonesia yang kekurangan guru negeri, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Kekurangan guru ini terjadi hampir di seluruh SD di Indonesia. Pada setiap sekolah seharusnya pemerintah menyediakan delapan guru pegawai negeri sipil (PNS), namun kenyataannya banyak sekolah yang hanya memiliki tiga guru PNS.

Kebanyakan diisi oleh Guru Honorer
"Kami sudah keliling dan mengumpulkan PGRI dari seluruh kabupaten/kota, tidak ada satu pun daerah yang guru negerinya cukup, kebanyakan diisi oleh guru honorer. Kami lihat kekurangannya bisa sampai 30 hingga 40 persen," imbuhnya.

Perlakukan Guru Honorer Selayaknya Guru Negeri
Sulistyo tidak mempermasalahkan banyaknya guru honorer di sekolah. Namun menurutnya, pemerintah harus memperlakukan guru honorer selayaknya guru negeri. Guru honorer harus diberikan pelatihan, diperhatikan dalam hal kepegawaian dan kesejahteraan. Dia juga mengimbuh, sistem penerimaan guru honorer harus diperbaiki, karena selama ini penerimaan guru tidak diatur.

"Kekurangan guru diatasi oleh Kepala Sekolah dengan seadanya, karena tidak ada perasyaratan khusus untuk merekrut guru honorer," ujarnya.

Benahi Kualitas dan Pengadaan Guru
Berkaitan dengan rencana penerapan kurikulum 2013, Sulistyo meminta pemerintah untuk membenahi kualitas dan pengadaan guru. Selain itu, dia juga berharap agar pemerintah memahami kondisi guru yang sangat heterogen dan belum baik dalam segi kualitas. Menurutnya, kurikulum sebagus apa pun, namun jika kualitas gurunya tidak baik, maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

"Pemerintah jangan main-main dengan kurikulum ini. Kami tidak ingin nantinya guru disalahkan jika kurikulum ini tidak berjalan dengan lancar," tegasnya.

 
Home | On Facebook | Profil
Copyright © 2012. FK GTT-PTT KEBUMEN - All Rights Reserved

Proudly powered by Blogger
| "Bagi para pengunjung blog ini, nantikan tampilan blog baru FK GTT PTT Kebumen, dengan tampilan yang keren, serta isi yang dilengkapi dengan seputar Kegiatan FK GTT-PTT KEBUMEN. Insyaalloh Launching Blog tanggal 14 Februari 2013" |